Daerah, DKI Jakarta

Soal Keberatan Risma Terkait THR ke PNS, Ini Kata Mendagri

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) - Mendagro Tjahjo Kumolo
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (kiri) - Mendagro Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan keberatannya soal aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) ke PNS daerah diambil dari APBD.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa aturan soal pemberian THR merupakan hasil rapat koordinasi Kemendagri bersama Pemda dan DPRD.

Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami Rakor (rapat koordinasi) kepala daerah yang dihadiri oleh Sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah,” kata Tjahjo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Baca Juga:  Risma Akan Lakukan "Sweeping" untuk Pendatang Baru yang Tak Punya Pekerjaan

Terkait pemberian THR ke PNS daerah yang dinilai cukup membebani APBD, Tjahjo tidak memberi komentar banyak. Namun politikus PDIP itu mengklaim di daerah lain, seperti Lampung, tidak keberatan dengan aturan tersebut.

“Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho,” ujar Tjahjo.

Diketahui, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS daerah bersumber dari APBD. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Baca Juga:  Mudik dari Karawang ke Semarang: Dulu 20 Jam, Sekarang Cuma 4 Jam!

Namun sejumlah daerah keberatan atas aturan itu. Salah satunya Risma. Risma menilai pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

“Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masak pakai APBD,” kata Risma seperti dikutip dari CNN TV, Jakarta, Selasa (5/6).

Baca: Keberatan THR PNS Pakai APBD, Risma: Uangnya dari Mana?