Daerah, Jawa Timur

Keberatan THR PNS Pakai APBD, Risma: Uangnya dari Mana?

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Jurnalindonesia.co.id – Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan keberatannya mengenai aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) di daerah menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Risma menganggap pembayaran THR ke PNS menggunakan APBD cukup membebani, sebab jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil.

“Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD,” kata Risma seperti dikutip dari CNN TV, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Risma pun mengaku sangat berhati-hati sebelum memutuskan memberi THR ke PNS. Risma tidak bisa mendadak bisa mengalokasikan dan membagikan THR secara tiba-tiba. Pengajuan anggaran, kata dia, harus melalui persetujuan DPRD serta ada rincian detail.

“Ya gimana, aku dapat uang dari mana. Kita kan tidak bisa tiba-tiba, semua kan terploting anggarannya dan semua harus persetujuan DPRD dan saat masukan ke DPRD ada rinciannya, gaji sekian. Kalau ada yang baru saya tidak berani,” kata Risma.

Baca Juga:  6 Poin Pernyataan Sikap PBNU Terkait Bom di 3 Gereja di Surabaya

“Kan tidak bisa mendadak. Kalau memang itu saya lihat lagi. Apalagi waktunya mendesak. Tidak memungkinkan kan kita waktu ajukan ke dewan (DPRD),” lanjutnya.

“Gaji sekian, tujuan apa, kalau alokasikan lebih lebih itu salah manajemen keuangannya. Saya pun tidak mau kalau uang itu tidak terpakai,” tambah Risma.

Baca juga: 4 Tahun THR Tak Dibayarkan, Karyawan PT Kertas Nusantara Mengadu ke Kemnaker

Lebih lanjut Risma menilai pemberian THR kepada PNS tidaklah wajib. Sebab, kata dia, pemberian THR tersebut baru dilakukan tahun ini.

Baca Juga:  Wali Kota Risma Ngamuk Saat Sidak Layanan e-KTP

“Nggak lah, nggak wajib. Nggak ada, baru tahun ini lah. tahun kemarin-kemarin nggak ada (THR) kok. Nggak ada baru tahun ini,” ujarnya.

Saat ini Risma mengaku sedang melakukan pembahasan internal sebelum menyetujui pemberian THR untuk PNS.

“Ini saya lagi bahas jangan sampai saya salah menerjemahkan, kalau saya ajukan ke DPRD berarti saya sepakat. Saya bahas dengan tenaga ahli. Jangan sampai keliru, mosok sing nerimo wong liyo aku sing aku (masak yang menerima orang lain aku yang mengakui),” pungkas Risma.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bersumber dari APBD.

Baca Juga:  Gerebek Rumah Pelaku, Densus 88 Temukan 3 Bom Aktif

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13 dan gaji keempat belas.

Baca juga: Sandiaga Uno Persilakan Ketua RT Minta THR ke Pengusaha