Daerah, DKI Jakarta

Heboh Target Pengumpulan Zakat, Baznas Tegaskan Bazis DKI Tak Sesuai UU

Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo (paling kiri), saat menyampaikan tata kelola ZISWAF di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah pada kegiatan Sharia Economics National Talkshow di PKKH UGM, Oktober 2016. (Foto: Facebook BAZNAS)

Jurnalindonesia.co.id – Di tengah polemik surat edaran lurah yang menargetkan pengumpulan zakat Rp 1 juta tiap RT, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali mengingatkan soal status Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (Bazis) DKI yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Bazis DKI itu lembaga zakat di DKI yang kita ketahui bersama bahwa lembaga tersebut belum menyesuaikan diri dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang deadline masa transisi sudah habis pada 25 November 2016. Jadi sudah lewat 1,5 tahun sebetulnya,” kata Ketua Baznas, Bambang Sudibyo, di Kantor Baznas, Jalan Johar, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).

Setelah masa transisi habis, kata Bambang, Baznas tidak lagi berkomunikasi dengan Bazis DKI. Sebab, Bazis DKI tidak diakui dan dianggap tidak ada oleh Baznas.

“Dengan demikian lembaga tersebut tidak berada dalam koordinasi Baznas. Mereka tidak pernah melapor ke kami sehingga kami tidak bisa melaporkan aktivitas mereka kepada Presiden,” kata Bambang.

Baca: Tak Cuma di Cilandak, Surat Penarikan Zakat Target Rp 1 Juta Juga Beredar di Joglo Jakbar

Baca Juga:  Sandiaga Ingin Jakarta Jadi Kota Wisata Halal Terbaik Se-Asia

Bambang menambahkan, hal yang bisa mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Setidaknya ada delapan surat yang sudah dikirimkan Baznas kepada Pemprov DKI sejak 2014 hingga saat ini. Namun, surat tersebut tidak pernah mendapatkan respons.

“Sudah kami lakukan (komunikasi) beberapa kali dan sampai sekarang belum ditanggapi. Saya bahkan bertanya-tanya apakah surat kami sampai ke tangan Gubernur DKI?” ujar Bambang.

Menurut Bambang, hanya Bazis DKI satu-satunya lembaga zakat yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang. Semua lembaga zakat di tiap provinsi sudah melakukan penyesuaian.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan mengapa Bazis DKI memutuskan untuk tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Bazis DKI sudah ada lebih dulu daripada Undang-Undang tersebut.

“Kenapa kita tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena kita lahirnya tahun 1968 dan jauh sebelum Undang-Undang ini terbit, kita sudah ada,” kata Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/6/2018).

Meski demikian Sandiaga berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini. Dia mengaku sudah mendapat waktu dari Baznas untuk menyelesaikan semua.

Baca Juga:  Pemenang Lomba Baca Puisi Hardiknas Pemprov Banten Cuma Dapat Serbet, Sastrawan Mengecam

“Kami cari caranya bagaimana solusinya. Kami sudah tawarkan dua solusi, tinggal nanti diputuskan oleh konsolidasi dengan Pak Bambang Sudibyo (Ketua Baznas),” ujar Sandiaga.

Opsi pertama yang ditawarkan Pemprov DKI adalah mengubah nama dari Bazis DKI menjadi Baznas DKI.

“Satu rekomendasinya adalah kita menjadi Baznas DKI, tapi kita me-remain atau me-retain brand Bazis DKI karena para mustahik (penerima) dan juga para muzaki (pemberi zakat), sudah familiar dengan Bazis DKI,” kata Sandiaga, di Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018) lalu.

Baca: Lurah Cilandak Barat Minta RT Kumpulkan Zakat Warga Minimal Rp 1 Juta

Menurut Sandiaga, dari hasil FGD, polling, hingga survei, masyarakat DKI khususnya yang menengah ke bawah, memilih nama Bazis DKI tetap dipertahankan.

Sedangkan opsi kedua, menurut Sandi, menjadikan Bazis DKI sebagai lembaga amal zakat (LAZ), dan dibentuk lagi lembaga baru yakni Baznas DKI.

Dengan demikian, Bazis DKI akan berada di bawah Baznas. Kemudian, susunan strukturalnya juga harus mengikuti ketentuan yang dibuat Baznas.

“Itu opsi-opsi yang akan kita sampaikan, tapi kita ingin semua selaras antara kebijakan Baznas dan kami,” ujar Sandiaga.

Baca Juga:  Dukung Becak di DKI, Putra Amien Rais Minta Anies Tidak Ubah Bentuknya

Selain mengingatkan bahwa Bazis DKI tak sesuai UU, Baznas juga melontarkan komentar tentang target pajak di Jakarta, Baznas juga menegaskan pihaknya tidak memiliki wewenang apa-apa terhadap Bazis DKI, apalagi membuat kebijakan yang menjadi acuan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membuat Seruan Gubernur.

“Baznas tidak pernah terlibat dalam mengeluarkan aturan atau kebijakan yang menjadi dasar dari pembuatan Seruan Gubernur itu,” kata Bambang.

Terkait target zakatnya sendiri, Bambang berkomentar secara umum. Menurut dia, setiap lembaga zakat pasti memiliki target pencapaian masing-masing, tetapi tidak boleh muzaki atau pemberi zakat diberi target.

“Setiap organisasi pengelola zakat tentu memiliki target, tetapi menarget muzaki itu yang tidak boleh,” ujar Bambang.