Daerah, DKI Jakarta

Ormas Minta THR ke Pengusaha, Anies: yang Penting Tidak Melanggar Hukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Pintu Air Manggarai, Senin (5/2/). (Foto: Kompas)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau agar Ormas di Jakarta tidak meminta THR kepada pengusaha.

Pernyataan tersebut Anies sampaikan untuk menanggapi viralnya surat permintaan THR dari salah satu Ormas kepada pengusaha di Kelapa Gading.

“Ya kalau saya, enggak usah minta minta,” kata Anies di SMK 1 Jakarta, Senin (28/5/2018), seperti dikutip Liputan6.

Dan jika dalam pemintaan THR ada pelanggaran hukum, Anies meminta agar para pengusaha melaporkan ke pihak berwajib. Namun, bila tidak ada yang melanggar maka tidak perlu ada laporan.

“Kalau ada yang merasa itu melanggar hukum ya laporkan. Kalau tidak melanggar hukum, ya apa yang salah. Kalau melanggar hukum laporkan,” ujarnya.

Baca: Gerindra: Tidak Ada Larangan Ormas Minta THR ke Pengusaha

Anies menegaskan, poinnya adalah bila ada Ormas yang melakukan pemaksaan saat meminta-minta THR, maka pengusaha seharusnya melaporkan ke polisi.

“Yang penting tidak boleh ada pemaksaan. Kalau merasa dipaksa, laporkan saja,” ucapnya.

Sebelumnya beredar surat dengan kop surat logo FBR meminta THR di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Surat tersebut ditujukan kepada para pengusaha.

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim membenarkan adanya surat permintaan THR ke pengusaha. Namun, menurutnya, surat tersebut sifatnya tidak memaksa.

“Buat lucu-lucuan saja. Sekalian ngetes kepedulian pengusaha di sekitar situ. Kalau dikasih Alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, dan nggak ada paksaan kok,” kata Luthfi kepada detikcom, Senin (28/5), terkait viralnya surat permintaan THR di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Surat edaran diduga dari FBR mengenai permintaan THR.

Surat edaran diduga dari FBR mengenai permintaan THR. (Foot: istimewa)

Sementara Surat permintaan THR di Kalideres, Jakarta Barat, Luthfi mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau yang di Kalideres, saya belum dapat laporan benar tidaknya. Kalau yang di Kelapa Gading memang benar,” ujar Luthfi.

Jika surat tersebut dianggap melanggar hukum, Luthfi mempersilakan untuk melaporkannya ke aparat berwajib.

“Kalau sekiranya surat tersebut ada pelanggaran hukum, silakan lapor kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Loading...