Daerah, DKI Jakarta

Gerindra: Tidak Ada Larangan Ormas Minta THR ke Pengusaha

Surat edaran diduga dari FBR mengenai permintaan THR.
Surat edaran diduga dari FBR mengenai permintaan THR. (Foot: istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berpendapat, tidak ada salahnya jika ormas meminta sumbangan THR ke pengusaha selama anggarannya ada.

“Iya (boleh) gitu. Kalau minta bantuan kan siapa saja boleh. Minta bantuan ke presiden saja boleh. Minta bantuan DPR boleh, ke mana-mana. Ke kementerian, lembaga, boleh. Selama anggarannya ada dan peruntukkannya dimungkinkan, dapat dipertanggungjawabkan ya,” kata Riza kepada wartawan, Minggu (27/5/2018) malam.

Menurut Riza, karena pendanaan ormas berasal dari swadaya masyarakat, maka permintaan bantuan untuk suatu kegiatan yang diselenggarakan suatu ormas bukan hal yang dilarang. Asalkan, kata dia, permintaan tersebut dilakukan dengan sopan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. (Foto: istimewa)

“Sumber pendanaan ormas itu kan biasanya swadaya dari masyarakat. Kalau ormas minta bantuan ke pengusaha-pengusaha itu dimungkinkan sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ajukan surat, ajukan proposal. Kebutuhannya untuk apa, katakanlah untuk buka puasa, untuk yatim piatu, untuk macem-macemlah. Kegiatan yang positif untuk kepentingan rakyat itu dimungkinkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

“Pengusaha silakan membantu, mensponsori. Boleh, sejauh sesuai dengan visi misi program dari pengusaha-pengusaha itu sendiri atau badan usaha. Nggak masalah, selama ini kan begitu. Yang penting dilakukan dengan cara yang sopan, yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Baca juga: Ormas Catut Nama Anies untuk Gelar Pasar Malam Liar, Ibu RW Kirim Surat Terbuka

Sebelumnya, beredar surat dengan kop surat logo FBR meminta THR di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat. Surat tersebut ditujukan kepada para pengusaha.

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim membenarkan adanya surat permintaan THR ke pengusaha. Namun, menurutnya, surat tersebut sifatnya tidak memaksa.

“Buat lucu-lucuan saja. Sekalian ngetes kepedulian pengusaha di sekitar situ. Kalau dikasih Alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa, dan nggak ada paksaan kok,” kata Luthfi kepada detikcom, Senin (28/5), terkait viralnya surat permintaan THR di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara Surat permintaan THR di Kalideres, Jakarta Barat, Luthfi mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau yang di Kalideres, saya belum dapat laporan benar tidaknya. Kalau yang di Kelapa Gading memang benar,” ujar Luthfi.

Jika surat tersebut dianggap melanggar hukum, Luthfi mempersilakan untuk melaporkannya ke aparat berwajib.

“Kalau sekiranya surat tersebut ada pelanggaran hukum, silakan lapor kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah menanggapi surat permintaan THR dari ormas ini. Anies meminta semua pihak melaporkan dugaan pelanggaran hukum.

“Apabila dirasa ada pelanggaran hukum laporkan kepada penegak hukum. Bila merasa ada tindakan yang melanggar hukum, laporkan,” kata Anies kepada wartawan usai salat tarawih akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5).

Loading...