Pendidikan

Guru Besar Undip Bantah Disebut Anti-NKRI: Saya Pengajar Pancasila Selama 24 Tahun

Jurnalindonesia.co.id – Guru Besar ilmu hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Suteki SH MHum merasa keberatan jika dirinya disebut anti-NKRI dan anti-Pancasila.

Nama Prof Suteki ramai diperbincangkan setelah unggahannya di media sosial mengenai HTI viral.

Anggapan anti-NKRI dan anti-Pancasila, menurut dia, telah menafikan dedikasinya selama 24 tahun mengajar tentang Pancasila.

Suteki berdalih, media sosial Facebook memang ia gunakan untuk berbicara dan lebih ke bertanya dengan pandangan segi hukum sesuai keahliannya. Beberapa postingannya menanyakan soal HTI, Khilafah, hingga peristiwa terorisme.

“Orang boleh bertanya, di Facebook saya bertanya, jangan dikira saya buat statement. Apakah penyerangan sebuah kelompok itu sebuah teroris?” kata Suteki mencontohkan pertanyaan dalam akun Facebook-nya ketika ditemui di gedung Magister Ilmu Hukum Undip, Rabu (23/5/2018).

Terkait hubungannya dengan HTI, Suteki menegaskan bahwa dirinya bukan anggota HTI. Keterkaitannya dengan HTI adalah saat dia diminta menjadi saksi ahli dalam penggugatan pencabutan badan hukum HTI.

“Sewaktu gugatan Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017, saya menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Rentetan itu yang kemudian dihubung-hubungkan orang, ini orang HTI. Saya tegaskan saya bukan orang atau anggota HTI,” ujarnya.

“Jika ditafsirkan saya itu mendukung kemudian dikatakan saya anggota HTI, itu terlalu prematur,” lanjut ketua senat Fakultas Hukum Undip itu.

Prof Suteki

Prof Suteki, Guru Besar FH Undip. (Foto: Facebook/Suteki, Sh, Mhum, Dr)

Menurut Suteki, memang ada pernyataan dari sebagian anggota HTI yang cukup ‘keras’, namun sejauh ia mengenal orang-orang HTI, tidak ada unsur pemaksaan pemahaman.

“Saya amati teman-teman HTI perlakuan enak, tidak ada ancaman, paksaan pendapat, hanya sharing pemikiran, tidak ada pemaksaan-pemaksaan pendapat ganti Pancasila ganti NKRI. Saya diskusi tidak sampai seperti itu. Berpikir Islam itu bagaimana ,thoriqoh iman, sistem pemerintahan yang baik bagaimana, riba bagaimana, mereka lebih diskusi ke sana, bukan kalau makar gimana. Saya belum pernah sekalipun mendengar itu (makar) di temen-teman HTI,” jelasnya.

Suteki juga menjelaskan pernyataannya di media sosial soal khilafah. Suteki mengaku khilafah merupakan ajaran Islam karena ada bukti, namun tetap tidak bisa dipaksakan di Indonesia yang merupakan negara Demokrasi.

“Kenapa saya katakan khilafah bagian dari ajaran Islam, karena di buku fikih atau pelajaran anak sekolah kita mengenal bagaimana mempelajari tentang khilafah, proses khilafah, khilafah itu apa, ada khalifah masanya terbentang dari tahun kapan sampai terakhir 1924, itu ada di pelajaran, fakta sejarah. Bagaimana kita katakan itu tidak pernah ada?” kata Suteki.

“Persoalan kemudian khilafah ini sistem pemerintahan, bukan ideologi atau paham, kemudian tidak bisa dijalankan di Indonesia era sekarang ini, tidak boleh dipaksakan, itu persoalan lain,” imbuhnya.

Dia pun menyayangkan jika dirinya disebut anti NKRI atau Pancasila. Karena menurutnya selama 24 tahun mengajar Pancasila di Undip, Universitas lain, hingga Akademi Kepolisian, ia sama sekali tidak pernah menentang Pancasila dalam pelajarannya.

“Tulisan saya ini tidak bermaksud sampai anti pancasila anti NKRI karena track record saya jelas. Saya pengajar pancasila 24 tahun. Bayangkan ngomong soal pancasila. Coba tanya anak didik saya, apa pernah saya ajari anti NKRI anti pancasila? Tidak. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pandangan hidup, dalam kehidupan berbangsa sebagi ideologi bangsa, dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara, di internasional sebagai the margin of appreciation, saya jelaskan one by one. Tidak bisa dikatakan anti pancasila,” kata pria yang menjadi guru besar sejak usia 40 tahun itu.

Prof Suteki

Prof Suteki, Guru Besar FH Undip. (Foto: Facebook/Suteki, Sh, Mhum, Dr)

Prof Dr Suteki memang cukup sering mengungkapkan pikirannya lewat media sosial facebook-nya. Lewat akunnya, dia banyak berkomentar soal HTI, khilafah, hingga peristiwa terorisme yang melanda Indonesia.

Salah satu tulisannya terkait HTI sempat menyebar viral. Dalam tulisan tersebut, Suteki menanyakan kenapa HTI seolah ditakuti.

“I Wonder:

HTI tidak punya Laskar

HTI tidak punya Senjata

HTI tidak ada KARTU ANGGOTA

HTI tidak punya SERAGAM

HTI tidak punya PARTAI PEMILU

HTI tidak punya REKENING DANA

Mengapa HTI ditakuti, bahkan dijuluki ORMAS TERLARANG. LARANG itu MAHAL. Jadi TER-LARANG berarti TER-MAHAL.

Mengapa HTI ditakutkan?

Apanya yang ditakutkan?

Really, I wonder..!

#RIAU, I am coming..!”

Demikian pernyataan Suteki yang diposting di akun Facebook-nya pada 11 Mei 2018 lalu.

Prof Suteki

Ada juga sebuah postingan sebuah pendapat yang menyetujui terbentuknya sebuah khilafah disertai foto Suteki yang direpost dari akun tersebut.

Berikut beberapa postingan Prof Suteki terkait sistem khilafah dan peristiwa teror yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.

Benarkah mereka itu teroris?

Apakah setiap orang atau kelompok yang melakukan penyerangan kepada kelompok orang atau instansi pemerintah itu tindak pidana terorisme?

Pernyataan tersebut Suteki tulis di akun Facebook-nya pada 16 Mei 2018 lalu terkait aksi terorisme di Mapolda Riau.

Postingan lain Prof Suteki yang diunggah pada akun sama pada 15 Mei 2018 lalu:

Who is the real terorist?

Benarkah KAMPUS tidak boleh RADIKAL? Bila ilmuwan sudah takut bicara kebenaran, buat apa kampus tetap dibuka?

#betteropenCAT-RICE#

Prof Suteki

Prof Suteki

Atas pernyataan-pernyataannya yang kontroversial itu pihak Undip kemudian membuat pernyataan tertulis, yang menegaskan akan segera menjatuhkan sanksi jika ada staf yang terbukti melakukan ujaran atau tindakan yang menentang NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Ada beberapa orang, termasuk Prof Suteki.

Beriktu 4 pernyataan yang disampaikan oleh pihak Undip dalam keterangan tertulisnya itu:

1. Undip adalah Universitas Negeri yang berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI.

2. Pimpinan dan Civitas Akademika Undip menolak tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindak yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI dan Pancasila.

3. Saat ini persoalan tersebut sudah diserahkan pada Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas dan apabila terbukti adanya pelanggaran etik akademik maka kepada staff yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Undip tidak akan mentolerir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat merongrong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945, serta Pancasila.