Nasional

PA 212: Banyak Ulama Sesat Masuk Daftar 200 Mubalig Rekomendasi Kemenag

Novel Bamukmin
Novel Bamukmin

Jurnalindonesia.co.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengkritik rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) mengenai 200 mubalig yang dianggap memehuhi kriteria dalam penyampaian dakwah.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, justru menganggap di antara 200 mubalig rekomendasi Kemenag tersebut, banyak ulama yang kerap memberikan ceramah menyesatkan kepada umat Islam. Mereka sering membuat resah sehingga menimbulkan pecah belah umat.

“Saya melihat yang masuk dalam 200 itu, di antaranya justru ulama yang terindikasi ulama suu’ (ulama jahat) yang sering membuat kegaduhan-kegaduhan dengan statement-nya yang ngawur,” kata Novel kepada JPNN.com, Sabtu (19/5).

“Ormas yang dipimpinnya saja dari cabang-cabangnya melakukan mufaraqah (perceraian) dengan ketumnya malah masuk daftar,” lanjutnya.

Baca: Garda 212: Kerusuhan di Mako Brimob dan Bom di Surabaya Cuma Pengalihan Isu

Novel juga merasa kasihan dengan pencatutan sejumlah ulama dalam rekomendasi Kemenag tersebut. Pasalnya, menurut Novel, mereka cuma menjadi korban politik Kemenag.

“Kasihan ulama yang baik masuk daftar itu menjadi korban-korban Kemenag dalam pengotak-ngotakkan mubalig yang justru nanti tidak dapat simpati umat karena masuk daftar Kemenag. Yang kami tahu menterinya saja tidak mendapatkan simpati dari umat,” pungkas Novel.

Baca juga: FPI: Novel Bamukmin Hanya Simpatisan, Bukan Lagi Anggota

Daftar sementara

Diketahui, Kemenag merilis nama-nama mubalig atau penceramah yang direkomendasikan untuk kegiatan keagamaan di masyarakat.

Ada 200 nama penceramah dalam daftar tersebut. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pemilihan nama-nama mubalig tersebut tidak sembarangan. Hanya mereka yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Selain itu, mereka juga dianggap moderat serta jauh dari ajaran intoleran dan radikal.

Meski demikian, Lukman mengatakan, daftar 200 mubalig yang dirilis kementeriannya tersebut baru tahap awal. Artinya, masih akan terus di-update.

“Ini rilis awal yang dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jumlah ini tentu akan terus bertambah seiring masukan dari berbagai pihak,” kata Lukman di Jakarta, Jumat (18/5).

Lukman mengungkapkan, ide mengeluarkan rekomendasi daftar penceramah berawal dari aspirasi masyarakat. Mereka kerap menanyakan seputar nama-nama penceramah yang layak memberikan tausiah.

“Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi muballig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama muballigh,” jelasnya.

Meskipun dia mengaku pemilihan 200 nama mubalig tersebut tidak sembarangan, namun bukan berarti penceramah yang tidak masuk daftar tidak memenuhi kriteria.

“Para mubalig yang belum masuk dalam daftar ini bukan berarti tidak memenuhi tiga kriteria tersebut,” kata Lukman. “Artinya bersifat dinamis dan akan kami update terus secara resmi.”

Lukman berharap dengan adanya daftar nama penceramah ini bisa memudahkan masyarakat dalam memilih penceramah yang dibutuhkan.

“Langkah ini diharapkan memperkuat upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai misi Kemenag,” pungkasnya.

Masyarakat tak wajib ikuti

Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti rekomendasi Kemenag tersebut.

“Rekomendasi dari Kemenag tersebut, menurut hemat kami bukan menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti, tetapi hanya sebuah pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat. Masyarakat memiliki hak untuk memilih penceramah agama yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Saadi kepada VIVA, Sabtu 19 Mei 2018.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi.

Zainut mengatakan, masih banyak ulama, kiai atau mubalig yang belum tercatat dalam daftar dan itu tidak berarti mubalig tersebut tidak memenuhi kriteria Kemenag.

Kendati demikian tak ada salahnya masyarakat mengacu kepada ketentuan yang digariskan Kemenag, agar ceramah agama tidak keluar dari substansinya.

Terlepas dari itu, MUI meminta kepada masyarakat agar tidak menjadikan rekomendasi Kemenag sebagai polemik. Tetapi, sebaiknya disikapi dengan bijaksana, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang justru bisa merusak suasana kekhusyuan puasa Ramadan ini.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai representasi dari warga Muhammadiyah mempertanyakan tiga indikator yang digunakan Kemenag untuk menentukan daftar penceramah tersebut.

Misalnya, indikator pertama adalah memiliki kompetensi tinggi kepada ajaran agama Islam. Jangan sampai ulama yang berilmu jauh lebih tinggi ketimbang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin justru tak masuk dalam daftar Kemenag.

“Yang menguji ini siapa? Apakah ada seleksinya?” kata Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, Sabtu (19/5).

Tak hanya itu, Saleh juga mempersoalkan indikator lainnya, yakni mubalig yang masuk daftar adalah mereka yang memiliki pengalaman cukup dalam berceramah dan moderat serta memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

“Apakah orang yang sering ceramah sudah dianggap berpengalaman sekaligus memiliki komitmen kebangsaan?” tanya Saleh.

Saleh Partaonan Daulay

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Saleh Partaonan Daulay. (Foto: dpr.go.id)

Dia mempertanyakan apa tolok ukur untuk menentukan seseorang memiliki komitmen kebangsaan.

“Ini perlu penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Agama,” katanya.

Saleh pun menilai ada banyak keganjilan dalam daftar 200 penceramah versi Kemenag tersebut.

Saleh mempersoalkan sedikitnya nama mubalig yang direkomendasikan bila dibandingkan populasi umat Islam di Indonesia.

Tak hanya itu, Saleh pun menilai rilisan Kemenag tersebut tak memiliki tujuan jelas. Bahkan, menurut dia, dibuatnya daftar tersebut terkesan hanya untuk mengambil perhatian di tengah dinamika sosial kebangsaan yang ada saat ini.

Menurut Saleh, tidak semestinya Kemenag mengeluarkan daftar semacam itu.

Loading...