Daerah, DKI Jakarta

Tak Gubris Kritikan MUI dan Muhammadiyah, Sandiaga Tetap Gelar Tarawih di Monas

Wakil Gubernur Sandiaga Uno
Wakil Gubernur Sandiaga Uno. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menegaskan rencana diadakannya kegiatan salat tarawih di Monumen Nasional (Monas) akan tetap berjalan meskipun menuai kritik.

Kegiatan yang akan dihadiri juga oleh Gubernur Anies Baswedan ini rencananya diadakan pada Sabtu (26/5/2018) mendatang.

Sandiaga mengklaim sudah meminta masukan dari sejumlah ulama terkait rencana ini.

“Ya itu masukan yang baik. Jadi tentunya kita juga menentukannya tidak semena-mena, kita minta pandangan daripada para ulama, dan salah satu concern kemarin… itulah bagaimana kalau kita membludak keinginannya, ada masjid yang ditentukan seperti masjid Istiqlal tidak mencukupi,” kata Sandiaga kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jl Sunter Baru, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).

Selain itu Sandi jugamengaku sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro.

“Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama. Untuk buka puasa bersama juga kita turuti kemauannya, jadi kita memutuskan untuk dilakukan di Jakarta Islamic Center,” ujar Sandi.

Sebelumnya Sandiaga mengatakan bahwa kegiatan tarawih di Monas ini yang pertama kalinya digelar Pemprov DKI dengan harapan dapat mempersatukan warga

Atas dasar itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia mengritik rencana tersebut.

“Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas untuk persatuan. Logikanya apa ya? Bukankah Masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan, dan ketakwaan. Sebab, sebaik-baiknya salat itu di masjid karena memang tempat sujud. Bahkan Nabi SAW selama Ramadan itu iktikaf di masjid, bukan di lapangan,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis dalam keterangannya, sebagaimana dikutip detikcom, Sabtu (19/5/2018).

Baca Juga:  Soal Becak, Sandiaga: Kami Realisasikan Kontrak Politik Era Jokowi-Ahok

Baca selengkapnya: Anies-Sandi Gelar Tarawih di Monas, MUI: Saya kok Ragu Kalau Alasannya untuk Persatuan

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis. (Foto: istimewa)

Berikut ini pernyataan lengkap Cholil:

Shalat Tarawih di Monas?

Oleh. Cholil Nafis

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah, Depok

1. Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas utk persatuan. Logikanya apa ya? Bukankah masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan dan ketakwaan. Sebab sebaik-baik shalat itu di masjid karena memang tempat sujud. Bahkan Nabis saw. selama Ramadhan itu i’tikaf di masjid bukan di lapangan.

2. Marilah yang sehat menggunakan logika kebangsaan dan keagamaan. Jangan menggunakan ibadah mahdhah sebagai alat komunikasi yang memunculkan riya’ alias pamer. Shalat Ied aja yang untuk syi’ar masih lebih baik di Masjid kalau bisa menampungnya. Meskipun ulama ada yang mengajurkan di lapangan karena syi’ar tapi Masjid masih lebih utama.

3. Shalat tarawih itu menurut sebagian ulama sebagai shalat malam, maka lebih baik sembunyi atau di masjid. Makanya Nabi saw hanya beberapa kali shalat tarawih bersama sahabat di Masjid. Makanya kalau shalat di Monas karena persatuan sama sekali tak ada logika agamanya dan kebangsaannya. pikirkan yang mau disatukan itu komunitas yang mana?

4. Duh, yang mau disatukan dengan shalat tarawih itu komponen yang mana? dan yang tak satu yang mana? kalau soal jumlah rakaat yang berbeda sudah dipahami dengan baik oleh masjid-masjid bahwa yang 8 atau yang 20 bisa shalat bareng berjemaah hanya yang 20 kemudian meneruskan. Ayolah agama ditempatkan pada relnya jangan dibelokkan.

5. Saya berharap pemprov DKI mengurungkan niat tarawih di Monas. Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan aja yang di lapangan. Tapi shalat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya. Ayo pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan mecet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat.

Kesan politis

Selain hanya MUI, Muhammadiyah pun menyampaikan kritikannya terkait rencana itu. Salat tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis.

Baca Juga:  Anies Akan Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T

“Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada detikcom, Sabtu (19/5/2018) malam.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. (Foto: istimewa)

Mu’ti pun berharap Pemprov DKI membatalkan rencana tersebut dan memindahkan lokasi salat tarawih ke masjid Istiqlal.

“Menurut saya memang sebaiknya salat tarawih di masjid,” kata Mu’ti.

Baca Juga:  Banjir di Balai Kota, Begini Penampakan Kantor Ahok yang Tergenang Air

Mu’ti berpendapat, Monas lebih baik digunakan untuk kegiatan sosial, bukan untuk kegiatan keagamaan, termasuk salat tarawih.

Tak ada omongan politik

Sementara itu Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta, Hendra Hidayat, menegaskan bahwa tak akan ada muatan politik di kegiatan tersebut.

“Tapi satu hal yang pasti ini hanya salat saja. Nanti boleh ikut. Saya yakinkan di situ tak ada omongan politik. Ini semata-mata ibadah, tidak ada tendensi politik. Tidak ada hasrat apapun. Tak ada apapun kecuali ibadah,” kata Hendra.

“Tidak ada buka puasa bersama. Kita dari awal memang cuma tarawih saja,” imbuhnya.

Terkait kritikan dari MUI dan Muhammadiyah, Hendra berjanji akan membahasnya dalam rapat dengan pimpinan.

“Saya akan lapor ke pimpinan. Segala perkembangan harus dilaporkan. Kita akan koordinasikan lebih lanjut (di rapat),” ujarnya.

Acara tersebut, kata Hendra, akan dihadiri oleh beberapa tokoh keagamaan, tokoh dari ormas Islam, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan juga masyarakat Jakarta. Diperkirakan ada sekitar 20-30 ribu warga yang ikut acara ini.

“Kemarin terakhir kita sudah rapat teknis. Kita sudah 2 kali undang kepolisian dan Kodam untuk perbantuan keamanan. Mereka juga tanya kira-kira massa berapa? Perkiraan 20-30 ribu orang,” tutur Hendra.