Daerah, DKI Jakarta

Dinilai Tak Berkeadilan, Anies Cabut Pergub Era Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mencabut Pergub Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Lapangan Golf.

Pergub tersebut diterbitkan pada pertengahan September 2014 lampau atau pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Anies menilai, Pergub itu tidak menjunjung asas keadilan.

“Pergub 141 tahun 2014 itu memberikan potongan PBB atas lapangan golf. Dan ini yang kami rasakan sebagai suatu yang tidak adil di Jakarta,” kata Anies di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (8/5).

Baca Juga:  Tak Ada Tindakan Pengusiran di Pulau Bakungan, Hanya Dilarang Foto Tanpa Izin!

Baca juga: Anies-Sandi Dinilai Bimbang Wujudkan Rumah DP Nol Rupiah

Pergub tersebut disebutkan, adanya pemotongan pajak dikarenakan lapangan golf dianggap sebagai ruang terbuka hijau dan berfungsi sebagai penyerapan air.

Namun, Anies menilai, lapangan golf justru banyak membutuhkan air untuk menyiram rumput dan mengelola tempatnya.

“Itu beda dengan RTH (ruang terbuka hijau) biasa yang tidak perlu disirami terus-menerus,” ujar Anies.

Baca Juga:  Protes Penggusuran di Bukit Duri, Anies Minta Ahok Gunakan Cara yang Lebih Manusiawi

Selain itu, kata Anies, pencabutan diskon 50 persen PBB lapangan golf tidak berdampak pada pemain golf. Pengurangan pajak itu, menurut dia, hanya dirasakan oleh pemilik lapangan golf.

“Karena pemain golfnya selama empat tahun ini, boleh dicek, mereka pasti tidak mengalami penurunan harga sewa lapangan golf. Jadi pemain golf tidak merasakan manfaat dari diskon 50 persen. Yang merasakan manfaatnya hanya pemiliknya saja,” tandas Anies.

Baca Juga:  Kondisi Ekonomi Menurun, Omzet Pedagang Pernak-pernik Natal Anjlok dari Rp 50 juta jadi Rp 10 juta

Baca juga: Dari 250 Ribu yang Dijanjikan, Anies-Sandi Hanya Bangun 7 Ribu Rusun Selama 5 Tahun