Kriminal

Gerindra Harap Semua Kasus Rizieq Di-SP3 supaya Bisa Segera Pulang ke Indonesia

Rizieq shihab dan fadli zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersantap malam dengan Rizieq Syihab di sela-sela kunjungan ke Mekah meninjau persiapan haji Indonesia, Jakarta, Selasa (22/8/2017). (Foto Dok. Twitter @fadlizon)

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyambut baik keputusan Polda Jawa Barat yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab.

Andre mengaku bersyukur atas penerbitan SP3 tersebut. Menurutnya, dengan dihentikannya kasus ini maka kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah tidak pro ulama akan hilang.

“Sehingga kecurigaan masyarakat dan umat bahwa pemerintah tidak pro ulama dan umat bisa berhenti. Harapan kita seperti itu,” kata Andre dikutip Merdeka.com, Jumat (4/5).

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Tak hanya kasus dugaan penghinaan Pancasila, Andre juga berharap kasus-kasus lain yang menjerat Rizieq juga dihentikan.

“Ya itu harapannya, yang satu di Polda Jabar ini bisa merembet ke kasus-kasus yang lain, semua bisa di SP3 kan,” ujarnya.

“Artinya isu kriminalisasi ulama, isu pemerintah tidak dekat dengan ulama dan umat akhirnya bisa berhenti, hilang isu itu, sehingga kegaduhan bisa berhenti lalu Habib bisa pulang juga,” lanjutnya.

Baca juga: Polda Jabar Hentikan Kasus Rizieq, Pengacara: Minggu Depan Giliran Polda Metro

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana mengatakan bahwa SP3 tersebut dikeluarkan sekitar bulan Februari atau Maret 2018.

“Betul sudah lama kok,” kata Umar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/5).

Alasannya, kata dia, lantaran tindakan yang dilakukan Rizieq bukan merupakan tindak pidana.

“Hasil penyidikan menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana,” ujar Umar.

Adapun terkuaknya penerbitan SP3 oleh Polda Jabar adalah berawal dari pernyataan kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro.

“Jadi begini, kebetulan kami datang ke Bareskrim itu untuk mengambil barang bukti yang terkait dengan perkara di Bandung dan kebetulan itu beberapa waktu yang lalu sudah SP3,” kata Sugito di kantor Bareskrim Mabes Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/5).

Barang bukti yang dimaksud Sugito adalah berupa tesis dari Rizieq Shihab, serta rekaman video ceramah dari yang bersangkutan di YouTube.

“Yang kemarin diserahkan termasuk kan Habib (Rizieq) menyerahkan bahwa terhadap mengenai Pancasila itu,” ujar Sugito.

“Habib juga tesisnya mengenai Pancasila itu juga diserahkan, termasuk ceramah yang seutuhnya segala itu kan dari yang menjadi barang bukti yang diajukan di Polda Jabar,” lanjutnya.

Baca juga: Al-Khaththath Klaim SP3 Kasus Rizieq oleh Polda Jabar Hasil Pertemuan PA 212 dengan Jokowi

Kasus ini berawal dari laporan Sukmawati Soekarnoputri yang menuding Rizieq Shihab telah melecehkan Pancasila.

Rizieq dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Pernyataan Rizieq yang dipersoalkan Sukmawati adalah mengenai ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala’, sebagaimana terekam dalam video yang diunggah di situs YouTube.

Baca juga: Kasus Rizieq Dihentikan, Pengacara: Terima Kasih Presiden Jokowi