Ekonomi dan Bisnis

KSPSI Dukung Penuh Jokowi, Tapi dengan Syarat…

Ilustrasi demo buruh. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Puluhan ribu buruh akan turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2018 ini. Aksi demonstrasi terpusat di depan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas).

Berbagai tuntutan mengemuka terkait isu-isu seputar perburuhan. Mulai dari soal Perpres 20 Tahun 2018, Union Busting, hingga isu tenaga kerja asing (TKA).

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun, ada syarat yang diajukan. Yakni, adanya jaminan terciptanya suasana kondusif bagi keberlangsungan tenaga kerja lokal.

Khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja ilegal dan penegakan hukum laut bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Demikian ditegaskan Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (1/5/2018).

Baca juga: Demo Hari Buruh Disinyalir Sudah Ditunggangi Para Mafia Politik

Yorrys menyatakan, KSPSI sebagai wadah perhimpunan pekerja dan buruh terbesar di Indonesia, memandang perlunya tetap kritis atas kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan buruh dan pekerja.

Untuk pembinaan perlindungan pekerja, KSPSI kata Yorrys sudah mengalami banyak perbaikan.

Meski demikian, pihaknya menilai masih diperlukan perbaikan yang berkesinambungan.

Tujuannya, agar berbagai harapan para pekerja dan buruh dapat dipenuhi tanpa menyisakan beban bagi pengusaha pemberi kerja.

“KSPSI memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang telah berupaya membangun relasi industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan,” katanya.

Baca juga: 1 Mei, KSPI Akan Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2019

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai. (Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Dengan demikian, kata dia, memungkinkan semua pihak yang berkepentingan, bisa bekerja lebih baik demi kesejahteraan pekerja dan buruh.

Terkait upaya pemerintah yang berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi kepentingan ekonomi nasional, Yorrys menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh.

“Tapi pekerja dan buruh tetap harus diikut-sertakan karena memang mereka adlah bagian yang tak terpisahkan,” jelasnya.

Sementara itu terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018, KSPSI menilai hal sangat penting keberadaannya.

“Kami memandang Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA sangat penting dalam rangka mendukung terwujudnya iklim investasi yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, KSPSI juga menilai perlunya peraturan menteri yang menjadi turunan dari Perpres 20 Nomor 20 Tahun 2018.

“Yang memberikan kualifikasi-kualifikasi ketat demi menjamin keberlangsungan kepentingan tenaga kerja lokal sebagai subjek utama pembangunan nasional,” jelasnya.

Selain itu, KSPSI juga menyampaikan kritikan terkait lemahnya sistem pengawasan terhadap TKA.

Pihaknya menilai, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang hanya dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan imigrasi saja.

Atas kondisi tersebut, Yorrys menilai, ada baiknya pengawasan melibatkan serikat pekerja dan civil society.

Baca juga: KSPI: Tenaga Kerja Buruh Kasar Asal Cina Capai 157 Ribu Orang

Loading...