DKI Jakarta

Sandiaga: Panitia Pembagian Sembako di Monas Catut Logo Pemprov DKI

Ribuan massa rela antre berjam-jam untuk mendapatkan sembako gratis di kawasan lapangan Monas, Sabtu (28/4/2018).
Ribuan massa rela antre berjam-jam untuk mendapatkan sembako gratis di kawasan lapangan Monas, Sabtu (28/4/2018). (Foto: Warta Kota/Adhy Kelana)

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan bahwa pemasangan logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh Forum Untukmu Indonesia tanpa seizin Pemprov. Forum Untukmu Indonesia merupakan pihak panitia yang menyelenggarakan kegiatan pembagian sembako di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (28/4/2018) lalu.

Pembagian sembako yang sebagian besar dihadiri kaum ibu-ibu dan lanjut usia (lansia) ini diwarnai kericuhan karena berdesar-desakan.

“Pelanggaran pertama panitia menggunakan logo resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa izin. Jadi saya ingin garisbawahi bahwa ini bukan event Pemprov DKI,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno usai bertemu dengan Panitia Forum Untuk Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/4/2018).

Kedua, kata Sandi, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yakni ada pembagian sembako. Dan ini sudah tidak disetujui dari awal oleh kami dari Pemprov DKI.

“Ketiga bahwa panitia tidak bertanggungjawab kepada kebersihan taman dan prasarana, serta kegiatan di sekeliling area Monas,” ujar Sandi.

Keempat, kenyamanan para pengunjung dan terjadi penumpukan pengunjung yang tidak diantisipasi dengan baik, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dan terakhir panitia tidak dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

Sandiaga mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya mengeluarkan izin dengan maksud baik, sebab proposalnya ini tampak sangat kredibel. Proposalnya mencantumkan akan memecahkan rekor untuk menari karena berkaitan dengan hari Tari Internasional, diharapkan ini bisa mengangkat pariwisata.

“Awalnya ada usulan pasar murah. Tapi kita sudah sampaikan area Monas itu tidak boleh digunakan untuk transaksi. Dan akhirnya mereka mengajukan sembako, secara tegas, Dinas Pariwisata dan Budaya maupun kepala UP Monas sudah menyatakan tidak memperkenankan tapi tetap dilakukan,” ucap Sandiaga.

Pemprov akan meminta pertanggungjawaban dari panitia, karena saat ini jumlah di area Monas dari kegiatan tersebut lebih dari 70 ton sampah, katanya.

“Baru sampai siang, akhirnya UP Monas meminta bantuan dari Dinas LH. Dan ini tentunya kita bayar mereka lembur. Alhamdulillah tidak ada sarana prasarana yang rusak. Taman, biasa tidak ada, tapi karena sampah yang berserakan ini,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pencatutan logo Pemprov DKI Jakarta, sanksi akan diserahkan ke dinas terkait.

Loading...