Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

KSPI: Kartu Pekerja DKI Sekadar Pencitraan, Tidak Tepat Sasaran

Presiden KSPI Said Iqbal
Presiden KSPI Said Iqbal. (Foto: Pramdia Arhando Julianto/Kompas.com)

Jurnalindonesia.co.id — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik program Kartu Pekerja yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal Januari 2018 lalu.

Said menilai Kartu Pekerja gagasan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sekadar pencitraan. Pasalnya, jumlah kartu yang sudah diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh yang berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Said menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memproduksi Kartu Pekerja sesuai jumlah buruh yang berpenghasilan UMP.

“Bahasa saya ketidakmampuan dan (Kartu Pekerja) sekadar pencitraan lebih tepatnya mungkin. Jadi, tidak tepat sasaran,” ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Said menjelaskan, jumlah buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta mencapai 500.000 orang. Namun, dia mendapat informasi bahwa jumlah kartu yang telah diluncurkan baru sekitar 3.370-an.

Dia mendapatkan informasi itu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sekitar dua pekan setelah diluncurkan.

“Dua minggu setelah launching, saya sampaikan, ‘Pak Wagub, ini jangan pencitraan.’ Jumlah menurut KSPI ada 500.000 buruh DKI yang berupah minimum,” kata Said.

Menurut Said, para buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta sebenarnya berminat menggunakan Kartu Pekerja.

Namun, SKPD Pemprov DKI Jakarta hanya membagikan kartu tersebut kepada para buruh yang dipilih sesuai jumlah kartu yang ada.

“Orang-orang (buruh) tertentu yang dipilih dan dipilah. Orang yang dipilih ini boleh jadi adalah orang-orang yang tidak membutuhkan, padahal ada 500.000 orang yang membutuhkan,” ucap Said.

Baca juga: Kartu Pekerja DKI Tak Laku, Ini Kata Sandiaga

Kurang Sosialisasi

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti rendahnya sosialisasi Kartu Pekerja DKI yang dilakukan Pemprov. Menurut Said, banyak buruh yang tidak mengetahui manfaat kartu tersebut.

“Sosialisasi terhadap kartu pekerja itu terbatas sekali,” ujar Said. “Minimnya sosialisasi membuat orang tidak mengerti.”

Said mengklaim pernah bertanya kepada anggota KSPI soal Kartu Pekerja. Namun, dari orang-orang yang dia tanya, tidak ada satu pun yang mengetahui Kartu Pekerja.

“Saya cek di anggota saya misal, siapa yang sudah diundang atau mengetahui manfaat Kartu Pekerja dan bentuk kartu pekerja, tidak ada,” kata dia.

Rendahnya sosialisasi, lanjut Said, menjadi salah satu alasan Kartu Pekerja tak laku. Padahal, banyak buruh berpenghasilan UMP yang membutuhkan kartu tersebut.

Tak laku

Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan UMP ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

Sandiaga mengatakan, rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

Adapun Kartu Pekerja sendiri diluncurkan sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh. Para buruh berpenghasilan UMP DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Berita ini sudah dimuat di Kompas.com dengan judul “KSPI: Kartu Pekerja DKI Sekadar Pencitraan, Tidak Tepat Sasaran”.