Ekonomi dan Bisnis

Debat Panas Menaker Hanif Dhakiri dan Yusril Soal TKA di Indonesia

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menuding pemerintah selalu berkelit ketika ditanya soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia saat ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) itu mengatakan, pemerintah selalu berdalih dengan membandingkan antara jumlah TKA dengan TKI di luar negeri.

Yusril menilai, Indonesia tidak membutuhkan TKA karena masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran di negeri ini.

Yusril pun menanyakan untuk apa mendatangkan TKA?

“Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?” tanya Yusril melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd.

Baca: Menaker: Bukan TKA Cina yang ‘Serbu’ Indonesia, Tapi TKI yang ‘Serbu’ Cina

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kemudian menanggapi pernyataan Yusril tersebut dengan balik bertanya, apakah pada saat dirinya menjabat sebagai menteri tidak ada TKA di Indonesia?

Jika ada, lantas mengapa Yusril protes dengan kondisi saat ini?

“Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?” tanya Menaker Hanif melalui akun Twitter @hanifdhakiri.

Yusril pun kemudian menjawab, memang pada saat dirinya menjadi menteri, TKA juga ada. Namun jumlahnya dibatasi.

Menurut Yusril, saat itu TKA yang didatangkan hanya pada level managemen dan tenaga ahli yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.

Yusril juga menyebut pemerintah saat itu tidak membiarkan para buruh kasar dari negara luar, terutama Tiongkok, datang ke Indonesia.

“Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri,” jawab Yusril.

Yusril mengklaim, saat menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia (HAM), dirinya tidak mau secara mudah memberikan bebas visa.

Menurutnya, pemberian tersebut jika tidak selektif akan dapat disalahgunakan oleh pihak asing untuk mendatangkan TKA.

Yusril juga menyebut jika wilayah Indonesia sangat luas, hal itu berbanding dengan kemampuan kita dalam hal pengawasan orang asing.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, saat dirinya menjadi menteri, hanya ada sekitar 20 negara yang mendapat bebas visa.

Berbeda dengan saat ini yang totalnya mencapai sekitar 165 negara.

Menurutnya, pemerintah dulu sangat hati-hati dalam menjaga kepentingan nasional.

“Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif,” kata Yusril.

“Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional.”

Baca juga: Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat Dibanding Era Sebelumnya

Yusril adalah salah yang getol menentang Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA).

Yusril mengaku akan menempuh jalur konstitusi melalui MA untuk menguji Perpres 20/2018 itu.

“Saya pun menghormati kewenangan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpres. Karena saya berbeda pendapat, maka saya menempuh cara konstitusional dengan menguji materinya ke Mahkamah Agung. Apapun putusan MA nanti mari kita sama2 pula menghormatinya,” kata Yusril melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, 24 April 2018.

Sementara, pemerintah sendiri telah memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Termasuk melalui akun media sosial sejumlah kementerian, seperti Kementerian BUMN hingga Kementerian Agama.

Kementerian BUMN menjelaskan jika Perpres ini merupakan adalah upaya perbaikan untuk meningkatkan lapangan kerja. Yakni melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Hanif Dhakiri mengatakan, jika investasi sangat penting bagi Indonesia, karena negara ini tak bisa hanya mengandalkan APBN.

“Perpres 20/2018 tujuan utamanya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik melalui investasi. Investasi itu sangat penting karena kita tidak bisa membangun hanya mengandalkan APBN saja,” kata Hanif, dikutip akun Twitter Kementerian BUMN.

Perpres Nomor 20 tahun 2018 ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah, penyederhanaan prosedur perizinan TKA, mendukung kemudahan berbisnis, mendukung pertumbuhan investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.

Akun Kementerian BUMN juga membandingkan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis.

Peringkat ini naik, dari 106 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2018. Meski demikian, Indonesia masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang menempati posisi ke-2 dan Malaysia yang ada di urutan ke 24.

Tak hanya itu, tren pertumbuhan ekonomi juga naik, dari 612,8 triliun pada tahun 2016 menjadi 692,8 triliun pada tahun 2017.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Pemerintah Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur, Tapi untuk Belanja Pegawai

Loading...