Ekonomi dan Bisnis

Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat Dibanding Era Sebelumnya

Ilustrasi tenaga kerja

Jurnalindonesia.co.id – Kekhawatiran bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan membuat Indonesia dibanjiri tenaga asing, khususnya dari Tiongkok, dan membuat tenaga kerja lokal terpinggirkan dinilai merupakan hal yang berlebihan.

Pasalnya, perpres yang diterbitkan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini justru mengatur jauh lebih ketat prosedur masuknya TKA ke Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan, jika dibandingkan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA yang dirilis pada masa pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Perpres TKA di era Jokowi justru lebih banyak prosedur yang diperbaiki.

“Aturan itu hanya dari sisi konten perubahan, yang lebih banyak diperbaiki di sini adalah memastikan agar gampangnya kalau izin bisa keluar sehari, kenapa harus nunggu seminggu atau sebulan? Cuma prosedur dan mekanisme perizinannya aja ini yang diperbaiki,” ujar Hanif dalam diskusi bertajuk ‘Perpres 20/2018: Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia’ di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/4).

Baca: Menaker: Bukan TKA Cina yang ‘Serbu’ Indonesia, Tapi TKI yang ‘Serbu’ Cina

Hanif menambahkan, dari syarat kualitatif, masuknya TKA ke Indonesia yang diatur dalam Perpres TKA era Jokowi juga lebih diperketat daripada peraturan sebelumnya.

“Misalnya, perusahaan wajib melakukan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Itu tidak ada di perpres lama dan ada di perpres baru,” ujarnya.

Hanif menyebut pemberi kerja TKA dalam perpres juga diharuskan membayar kompensasi.

“Harus ada masa kerja tertentu, hanya berlaku untuk jabatan tertentu. Jadi, tidak bisa seenaknya. Pekerja kasar, yang dulu dilarang, sekarang tetap dilarang. Pengawasan di lapangan juga terus diperkuat,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Karena itu, Hanif menegaskan bahwa Perpres TKA era Jokowi tidak memudahkan masuknya TKA.

Baca juga: SBY: Tolong Pak Presiden Jelaskan dengan Gamblang Berapa TKA yang Kerja di Indonesia

Perbandingan Perpres era SBY dan Jokowi

Sementara itu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, banyaknya TKA, terutama asal Tiongkok, di beberapa wilayah di Indonesia merupakan hal yang lumrah. Hal tersebut terjadi karena penanam modal ingin investasi yang dilakukan di Indonesia berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

“Perusahaan Tiongkok investasi puluhan triliun untuk membangun smelter. Saat membangun smelter, mereka membawa mesin-mesin dari negara mereka. Itu dirakit dengan panduan bahasa Mandarin. Jadi, wajar kalau mereka membawa teknisi untuk merakit mesin. Akan tetapi, pelan-pelan panduan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dengan terjemahan itu kita pakai tenaga lokal, asing dipulangkan,” kata Thomas, Senin (23/4/2018).

Sedangkan anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini, memperkirakan, kegaduhan soal Perpres Penggunaan TKA sifatnya hanya sementara.

“Yang ribut itu misalnya perusahaan karena mungkin dia dulunya diuntungkan dari tenaga kerja ini, apalagi tenaga kerja buruh kasar, karena memang kerjanya lebih cepat. Tapi buat apa tenaga kerja kasar ini? Aturan yang tegas ini harus ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, terbitnya Perpres TKA disusul membanjirnya TKA di Indonesia merupakan kondisi luar biasa. Menurutnya, kedatangan TKA itu mengancam kesempatan tenaga kerja lokal.

Baca: KSPI: Tenaga Kerja Buruh Kasar Asal Cina Capai 157 Ribu Orang