Ekonomi dan Bisnis

KSPI: Tenaga Kerja Buruh Kasar Asal Cina Capai 157 Ribu Orang

Presiden KSPI Said Iqbal
Presiden KSPI Said Iqbal. (Foto: Pramdia Arhando Julianto/Kompas.com)

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia saat ini. Said mengaku memiliki data yang berbeda terkait jumlah TKA asing.

Menurut Said, adanya perbedaan data itu dikarenakan oleh perbedaan persepsi. Jumlah TKA yang disebut Hanif berjumlah sekitar 85 ribu orang pada akhir 2017 hanya berdasarkan pada mereka yang terdaftar.

“Pemerintah mengumumkan ada 85 ribu TKA. 34 ribu diantaranya adalah TKA China, itu betul tapi itu kan data yang skillworkers (punya keahlian),” kata Said dalam konferensi pers yang di gelar di Hotel Mega Proklamsi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Said mengklaim data yang dimiliki Hanif tidak lengkap. Sebab, menurut Said, ada banyak sekali TKA yang tidak terdaftar, atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yakni pekerja migran yang tidak memiliki keahlian.

“Tenaga kerja buruh kasar China di KSPI datanya 157 ribu orang,” kata dia.

Menurut Said, sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA, sudah banyak buruh migran yang tidak sesuai aturan datang ke Indonesia. Awalnya, para TKA itu datang dengan tujuan berwisata. Namun kemudian, para pelancong itu malah bekerja di Indonesia.

Oleh sebab itu, Said meminta pemerintah melakukan pendataan rinci serta penindakan terhadap TKA yang tidak sesuai dengan peraturan. Penerbitan Perpres, menurut Said, tidak memberikan jaminan kepada tenaga kerja Indonesia.

“Jadi yang kita butuhkan bukan Perpres 20/2018 tentang TKA, tapi adalah pendataan dan penataan sekaligus penindakan terhadap TKA buruh kasar asal Cina. Data yang benar,” kata Said.

Baca: Menaker: Bukan TKA Cina yang ‘Serbu’ Indonesia, Tapi TKI yang ‘Serbu’ Cina

Sebelumnya, Hanif mengatakan, TKA yang bekerja di Indonesia saat ini masih dalam jumlah yang wajar. Hal itu berdasarkan rasio jumlah TKA dengan jumlah penduduk Indonesia.

“Jumlah TKA di Indonesia masih sangat wajar. Untuk melihat apakah jumlah itu wajar atau tidak, maka kita dapat membandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa,” ujar Hanif.

Hanif kemudian membandingkan jumlah TKA di Indonesia dengan jumlah TKA di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar. Hanif mengatakan, jumlah TKA di Uni Emirat Arab dan Qatar sama dengan jumlah penduduknya.

Hanif pun menepis kekhawatiran terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang dipandang sejumlah pihak bakal memicu lonjakan TKA di Indonesia.

Menurutnya, Perpres itu bukan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk TKA bekerja di Indonesia. Namun, untuk mengatur tentang percepatan izin TKA. Dan pemerintah akan terus melakukan pengawasan yang terhadap TKA. Pengawasan dilakukan dalam bentuk represif, nonrepresif, periodik dan insidentil.

“Kami juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” ujar Hanif.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta polemik terkait Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak diperpanjang. Ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres dan tak terjebak pada isu yang tak utuh.

Pemerintah menurutnya terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, Uji Materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan May Day atau Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Moeldoko menganggap Perpres TKA telah menjadi komoditas pemberitaan yang erat kaitannya dengan situasi politik saat ini. Dia menepis anggapan yang memberi kesan Indonesia seakan-akan bakal diserbu TKA asal Cina.

Loading...