Daerah, DKI Jakarta

Anies Berencana Jual Rusunawa Ahok, Ini Tanggapan Anggota DPRD DKI

Rusun KS Tubun
Rusun KS Tubun yang terletak di Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. (Foto: doc. Dinas Perumahan)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat melontarkan wacana mengubah kepemilikan rumah susun sewa (Rusunawa) menjadi rumah susun milik (Rusunami).

Wacana itu disampaikan Anies dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/4/2018).

Bahkan, Anies mengaku telah menyiapkan skema pengalihan Rusunawa agar dapat dimiliki warga.

“Kami akan perhatikan, termasuk juga mengenai pentingnya atau memastikan bahwa semua warga Jakarta mendapatkan akses pada perumahan, ini juga menjadi perhatian kami,” kata Anies dalam rapat tersebut.

“Memang kami ingin menyiapkan agar semua punya kesempatan, bahkan mereka yang baru bisa menyewa disiapkan skema (pembiayaan) agar suatu saat mereka bisa memiliki rumah yang mereka sewa,” imbuhnya.

Rencana itu pun langsung menuai pro kontra di antara anggota dewan. Lantaran sudah ada aturan tentang rumah susun sebagai aset pemerintah daerah.

Sebagian besar anggota DPRD pun tidak sepakat dan menilai rencana tersebut menabrak aturan.

Sebagaimana disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, Rusunawa dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dengan demikian, bangunan dan lahan Rusunawa tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta yang tidak bisa diperjualbelikan.

Baca juga: Dari 250 Ribu yang Dijanjikan, Anies-Sandi Hanya Bangun 7 Ribu Rusun Selama 5 Tahun

Adapun skema mengalihkan Rusunawa menjadi hak milik penghuninya, dikenal dengan istilah sewa-beli, tertuang dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Dalm aturan tersebut disebutkan sewa-beli hanya bisa diterapkan pada rumah susun negara.

Adapun definisi rumah susun negara dalam Pasal 1 adalah: “rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.”

Sedangkan rumah susun umum atau rumah susun yang dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya bisa dimiliki atau disewa. Dan rumah susun khusus atau rumah susun yang diselenggarakan untuk kebutuhan khusus, hanya bisa dipinjam-pakai atau sewa.

“Aset itu nggak bisa sembarangan, harus lewat tahapan dari persetujuan dewan sampai Kementerian Keuangan, jadi nggak bisa asal diserahkan,” kata Bestari Barus ditemui di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Anies: Pemerintah Harus Pakai Slogan ‘Plan, Plan, Plan and Action’ dalam Membangun

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Agustino Darmawan sendiri mengaku belum mendapatkan instruksi langsung terkait pengalihan unit rusun, baik dari Anies ataupun wakilnya, Sandiaga Uno.

Dia mengaku hanya menjelaskan keinginan Anies untuk memberikan unit rusun kepada warga yang telah tinggal selama 20 tahun.

“Jadi maksudnya gini, siapa yang taat membayar 20 tahun, itu berhak mendapat jadi rusunami. Tapi saya kan belum dapat perintah dari Pak Gubernur,” kata Agustino di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Tak Ada Subsidi untuk Rusun DP Rp 0 Membuat Harga Per Unitnya Melambung Tinggi, Begini Skemanya

Loading...