Ratna Sarumpaet
Ratna Sarumpaet gelar jumpa pers terkait somasi kepada Dishub DKI Jakarta. (Foto: Haris Fadhil/detikcom)

Jurnalindonesia.co.id – Ratna Sarumpaet melayangkan somasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait penderekan mobilnya beberapa waktu lalu.

“Rakyat punya hak menolak apabila mereka diperlakukan melanggar undang-undang. Kalau saya biarkan jadi ngotot-ngototan saja. Dishub bilang benar, saya bilang benar. Maka saya mengajukan klarifikasi, somasi, supaya kita semua belajar,” kata Ratna dalam konferensi pers di Restoran Dapur Indonesia, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Somasi tersebut ditujukan ke Kepala Dishub DKI Jakarta, Ardiansyah. Ratna meminta penjelasan mengenai penegakan peraturan daerah yang dialaminya. Menurutnya, masalah penderakan mobil saat ini sudah banyak membuat masyarakat menjadi korban.

“Meminta penjelasan tentang permasalahan penegakan peraturan daerah yang saya alami dan penjelasan tersebut wajib dimuat di koran dan berita nasional, karena selama ini masalah penderekan mobil telah membuat banyak masyarakat menjadi korban,” demikian tertulis dalam surat somasi yang dilayangkan Ratna.

Baca juga: Disebut Langgar Aturan, Ratna Sarumpaet Kecewa ke Anies dan Sandi

Dia meminta agar pihak Dishub DKI menyampaikan permohonan maaf jika petugas yang melakukan penderekan bukan dari seksi penegakan hukum. Ratna juga meminta kepada Dishub DKI melakukan kajian ulang tentang derek mobil.

“Tindakan ini berpeluang hanya untuk mencari pendapatan dana dari masyarakat melalui membayar biaya administrasi derek mobil,” ucap Ratna.

Selain itu, Ratna meminta Dishub DKI untuk melakukan inventarisasi masalah lalu lintas agar ada marka jalan yang jelas untuk memberi kepastian hukum. Menurutnya, Dishub DKI yang menderek mobil masuk dalam perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, Ratna juga mengklarifikasi bahwa saat penderekan tersebut terjadi pada 3 April 2018 itu, dirinya tengah berada di dalam mobil Avanza B 1237 BR. Menurutnya saat itu posisi mobilnya sesuai dengan pasal 1 ayat 6 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Di lokasi kejadian, kata Ratna, tak ada marka jalan seperti yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 Permenhub 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan dan dikaitkan dengan pasal 38 ayat 1 Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.

Baca juga: Anies Bantah Ditelepon dan Bantu Ratna Sarumpaet Terkait Mobil Diderek Dishub

Hal senada juga disampaikan pengacara Ratna, Samuel Lengkey. Menurutnya. saat melakukan penderekan, petugas Dishub DKI tidak menunjukkan identitas dari seksi penegakan hukum. Petugas Dishub DKI juga disebutnya tidak memberi kesempatan kepada kliennya untuk memindahkan mobil.

“Harusnya itu diberi kesempatan. Petugas harus mencari pemilik mobil terlebih dulu dan meminta mobil dipindahkan karena dianggap menghalangi jalan,”tutur Samuel.

Samuel juga menyatakan somasi itu sudah dikirimkan ke Balai Kota DKI yaitu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selanjutnya, somasi juga dikirim ke Dishub DKI dan Sudin Perhubungan Jaksel.

Sandiaga sarnkan mediasi

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Ratna Sarumpaet mengurungkan niatnya melayangkan somasi ke Dishub DKI. Sandiaga menyarankan agar Ratna menempuh jalur mediasi.

“Saya sebetulnya ingin mengimbau, Ibu Ratna orang tua saya juga, kawan baik, senior kita, aktivis yang sangat memperhatikan berbagai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov, untuk mencoba dimediasi saja,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

“Dengan mediasi, ada tercapai diskursus yang justru memberikan pemahaman sosialisasi terhadap peraturan daerah ini di kalangan masyarakat kita,” imbuh Sandiaga.

Baca: Mobil Diderek Dishub, Sandiaga Uno Sebut Ratna Sarumpaet Melanggar

Menurut Sandiaga, penderekan mobil yang dilakukan anggota Dishub adalah bagian dari penegakan Perda. Peraturan tersebut, kata Sandi, wajib ditaati semua warga.

“Karena kalau dilihat dari hukum banyak sekali bias kepada publiknya, padahal Dishub hanya ingin menjalankan Perda. Jadi sosialisasi yang perlu kita lakukan lebih gencar lagi ke depan dan pemahaman daripada masyarakat tentang Perda tersebut,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *