Kriminal

Proyek Gedung Shelter Tsunami Senilai Rp18 M di Pandeglang Gagal Total karena Dikorupsi

Bangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang
Bangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang dinyatakan gagal total. Kesehariaannya dipergunakan untuk parkir mobil angkot. Foto diambil pada Rabu (26/08/2015). (Foto: krakatauradio.com)

Jurnalindonesia.co.id – Hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebutkan ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Kabupaten Pandeglang, Banten. Tsunami ini juga diprediksi akan mencapai Jakarta Utara.

Namun miris, di tengah isu yang membuat was-was tersebut, proyek pembangunan shelter atau tempat perlindungan tsunami di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Pandeglang justru mangkrak karena dikorupsi oleh puhak-pihak yang tak bertanggung jawab. Proyek senilai Rp 18.232.143.000 tersebut gagal total.

Menurut penjelasan Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah, proyek shelter di Pandeglang ini merupakan pembangunan tahun anggaran 2016. Saat ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan korupsi yang kini dalam proses persidangan. Mereka adalah Direktur PT Tidar Sejahtera (TS), Takwin Ali Muchtar, Manajer PT TS, Wiyarso Joko Pranolo dan PPK Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Gunawan.

“Kasus ini sekarang sudah proses ke pengadilan. Itu sudah dalam proses tahap persidangan,” ujar Djafar kepada detikcom di Serang, Banten, Kamis (5/4/2018).

Lebih lanjut Djafar mengatakan, penyidikan atas kasus ini menemukan bahwa bangunan shelter tersebut dianggap gagal total atau total lost. Bangunan yang nantinya dijadikan tempat berlindung saat ada tsunami di Pandeglang, malah gagal sama sekali karena dikorupsi.

Penilaian atas kegagalan bangunan itu menurutnya dinilai oleh ahli dalam penyidikan kepolisian. Artinya, bangunan senilai Rp 18 miliar, dianggap gagal secara keseluruhan.

Proyek tersebut didanai dari APBN dikelola oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

“Itu (shelter) dikategorikan bangunannya dianggap gagal. Jadi, kita tidak melihat hal lain dari itu. Bahwa itu kesalahan secara keseluruhan,” katanya.

Ia mengatakan, kepolisian melimpahkan berkas kasus ini ke JPU pada Januari 2018. Selain itu, berkas juga sudah P21 dan dalam tahapan persidangan.

“Sudah pelimpahan dan sudah P21 dan tahap persidangan,” ucapnya.

Kasus berawal dari laporan dugaan pemerasan yang dilakukan Ahmad Gunawan kepada pelaksana proyek. Ahmad Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek dituding meminta fee sebesar 8 persen dari real cost. Karena baru menerima fee Rp80 juta, Ahmad Gunawan diduga sengaja membuat mundur batas akhir pekerjaan.