Ekonomi dan Bisnis

Sebut Rezim Jokowi Tukang Utang, Rustam Ibrahim Skak Fadli Zon

Direktur LP3ES sekaligus Board of Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Rustam Ibrahim (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Direktur LP3ES sekaligus Board of Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Rustam Ibrahim (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Jurnalindonesia.co.id – Direktur LP3ES sekaligus Board of Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Rustam Ibrahim menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, soal utang luar negeri pemerintah Indonesia.

Berawal dari cuitan Fadli yang menyebut rezim sekarang ini sebagai tukang utang.

“Utang ya utang, n skrg capai rekor tertinggi utang. Ini rezim tukang utang. Jgn akrobat dg rasio PDB. Tp brp kemampuan kita bayar utang tsb,” cuit Fadli melalui akun Twitter @fadlizon, Rabu 4 April 2018.

Menanggapi pernyataan itu, Rustam Ibrahim justru melontarkan kritikan ke Fadli.

Rustam mempertanyakan bagaimana bisa, sebagai seorang anggota dewan tidak tahu jika utang ini masih aman.

Rustam kemudian menyarankan agar Wakil Ketua DPR itu mengubah undang-undang jika tidak setuju dengan ketentuan tersebut.

“Andakan anggota DPR yang buat UU. Apa anda tidak tahu bahwa jika rasio utang masih di bawah 60% masih diperkenankan? Kalau tidak setuju ubah UU-nya,” kata Rustam lewan akun Twitter @RustamIbrahim, Rabu 4 April 2018.

Tak hanya itu, Rustam juga meminta Fadli untuk tidak terus menerus nyinyir soal utang pemerintah, apalagi Fadli adalah seorang Wakil Ketua DPR.

Baca Juga:  Ombudsman Kritik Perpres TKA, dari Rampas Hak Pekerja Lokal hingga Ancaman Diskriminasi

Hal itu, menurut Rustam, karena utang masih di bawah ketentuan UU yang dibuat DPR sendiri.

“Selama rasio utang masih di bawah 60 persen PDB, selama defisit anggaran masih di bawah 3 persen anggaran; sebaiknya anggota DPR tidak usah nyinyir. Karena masih di bawah ketentuan yang dibuat DPR sendiri. Tidak setuju? Ubah aja UU-nya,” cuita Rustam.

“Dalam soal pengelolaan keuangan negara DPR punya kekuasaan yang lebih besar dari pemerintah. Gunakan itu! Selama pemerintah bekerja dalam batas UU yang ditetapkan DPR bersama pemerintah, itu bukan akrobatik. Tapi menjalankan UU. Tidak setuju ubah UU- nya,” lanjutnya.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Pemerintah Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur, Tapi untuk Belanja Pegawai

Baca Juga:  Anies Heran Cuma Jakarta yang Melarang Profesi Tukang Becak

Menurut Rustam, utang memang harus bertambah lantaran pemerintah harus bayar bunga dan cicilan utang hingga ratusan trilyun rupiah.

Pemerintah, menurutnya, perlu nambah utang agar bisa membangun infrastruktur demi kesejahteraan rakyatnya.

“Semua rezim sejak dari Soeharto, SBY sampai Jokowi adalah tukang utang. Bedanya era Jokowi tidak dikorupsi sebanyak era Soeharto yang mencapai 30 – 50% anggaran,” tulis Rustam.

Baca juga: Tommy Kritik Utang Luar Negeri Era Jokowi dan Membandingkan dengan Era Bapaknya

Baca Juga:  TVOne Klarifikasi Tudingan Adanya "Persekusi" Penguasa di Balik Batal Tayang ILC

Diketahui, per Februari 2018, utang Indonesia sudah mencapai kisaran 4.000 triliun. Namun menurut Kemenkeu, hal tersebut masih dalam batas wajar.

Dilihat dari undang-undang, batas maksimum utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari PDB.