Daerah, Kalimantan, Wisata

Aksi Arogan Bule Usir Wisatawan Lokal di Pulau Bakungan, Begini Kronologinya

Jurnalindonesia.co.id – Menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengelola dan mengembangkan keindahan dan kekayaan alam yang ada menjadi destinasi wisata favorit.

Namun kenyataannya, semuanya belum bisa dikelola dengan baik, bahkan masih banyak pulau-pulau di Indonesia yang belum dikenal dan belum berpenghuni. Padahal jika dikelola dengan bijak, dengan wilayah Indonesia yang sangat strategis tentunya akan menjadikan peluang investasi yang menjanjikan di masa depan. Sungguh sangat disayangkan bila kekayaan alam yang dimiliki Ibu Pertiwi tak mampu dikelola anak sendiri.

Kebijakan pemerintah membuka kesempatan untuk berinvestasi, membuat banyak investor dari luar negeri berbondong-bondong datang untuk menyewa dan mengelola pulau-pulau di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan nantinya potensi pariwisata di Indonesia akan dapat dikembangkan dengan baik.

Biasanya para pengelola membangun resort atau pulau pribadi yang bisa dikunjungi dengan harga mahal. Seperti namanya, pulau pribadi memang tidak bisa dikunjungi semua orang. Hanya orang-orang khusus yang dapat mengunjungi tempat tersebut.

Isu ‘penyewaan’ pulau kembali mengemuka setelah salah satu televisi swasta memuat liputan tentang diusirnya wisatawan lokal yang berkunjung ke Virgin Cocoa, sebutan Pulau Bakungan yang terlatak di Berau, Kalimantan Timur oleh bule pengelola resort. Apakah sikap dari bule tersebut benar? Berikut kronologisnya!

Empat orang wisatawan lokal mengalami kejadian tak mengenakan, mereka merasa kecewa karena dilarang memasuki pulau Bakungan. Saat itu mereka berempat ingin berkunjung ke pulau Virgin Cocoa yang sudah menjadi pulau privat dengan resot mewah. Mereka diusir oleh bule yang berada di pulau yang dijadikan resort tersebut. Mereka harus membayar biaya jutaan rupiah jika ingin berkunjung. Sebagai warga negara Indonesia, mereka memprotes larangan tersebut dan beranggapan bahwa pulau ini telah dikuasai asing.

Salah satu wisatawan tersebut mengungkapkan, “Sesungguhnya ini tidak boleh terjadi karena ini masih di NKRI. Perbatasan pun masih jauh, kok masih ada barang-barang privasi seperti ini. Apakah uang bisa membeli negara ini? Kepercayaan apa yang negara ini berikan untuk menjaga negara ini kalau negara saja justru memperjualbelikan dan memberikan izin untuk menjaga privasi mereka?” ucap Sultan.

Bupati Berau Muharram mengatkan, kejadian seperti ini merupakan hal biasa yang telah terjadi di pulau tersebut, para wisatawan lokal yang datang ke sana kemungkinan masuk ke pulau tanpa melalui prosedur.

Baca juga: Heboh Pulau Ajab di Kepulauan Riau Dijual Seharga Rp 44 M

Tidak semua resort di Maratua bisa dimasuki secara bebas, para pengelola pulau yang merasa keberatan karena ada orang masuk tanpa prosedur akan diusir.

Pulau Bakungan memang jadi sebuah resort yang privat dan mewah. Seperti layaknya pengelolaan resort privat, pihak pengelola biasanya memang tak mengizinkan semua orang untuk masuk ke dalamnya.

Baca juga: Tak Ada Tindakan Pengusiran di Pulau Bakungan, Hanya Dilarang Foto Tanpa Izin!

Keindahan pulau Bakungan atau Virgin Cocoa memang membuat siapapun ingin mengunjunginya. Pulau yang ini diduga telah dikuasai warga negara asing berkewarganegaraan Jerman. Setidaknya itu yang ada dalam benak empat wisatawan tadi.

Sebenarnya istilah dikuasai asing tidak pas, dikarenakan posisi mereka yang memang menyewa pulau dan dijadikan resort. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke tempat yang dikelola mereka? Logika bisnis sederhana ini tentu tak bisa dianggap sebagai penguasaan asing atas pulau di Indonesia. Walaupun memang mengusir wisatawan tak bisa dibenarkan, apalagi wisatawan tersebut mempunyai hak untuk mengunjunginya.

Lantas, apakah sikap bule pengelola tersebut benar? Jika mengacu pada hukum yang berlaku jelas salah.

Berikut aturan yang dilanggar oleh pengelola Pulau Bakungan:

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No 1 tahun 2014 sudah menjelaskan aturan dalam pengelolaan pulau. Jika ingin mengelola pulau dalam rangka penanaman modal asing maka harus memenuhi syarat seperti tercantum dalam pasal 26A ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut.

  1. Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
  2. Menjamin akses publik
  3. Tidak berpenduduk
  4. Belum ada pemanfaatan dari masyarakat lokal
  5. Bekerja sama dengan peserta Indonesia
  6. Melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia
  7. Melakukan alih teknologi
  8. Memperhatikan aspek ekologi, sosial pada ekonomi dalam luasan lahan

Jelas-jelas point no 2 sudah tidak taati oleh pengelola resort tersebut dengan adanya pelarangan wisatawan domestik masuk ke sana. Akses publik tidak terjamin karena pihak resort hanya membuka khusus untuk pengunjungnya dengan biaya mahal.

Sebenarnya hal seperti ini sudah jamak terjadi di Indonesia karena izin pengelolaan pulau atas nama investasi dipermudah namun pengawasannya lemah.

Investasi atas pulau kecil ini sangat penting sebenarnya karena masih ada 11 ribuan pulau belum berpenghuni dan bisa menjadi pemasukan baru untuk pariwisata. Namun mekanisme izin dan pengawasan harus lebih diperbaiki. Jangan sampai nanti di masa depan warga Indonesia jadi tamu di negeri sendiri.