Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Ridwan Saidi Sarankan Anies Patuhi Rekomendasi Ombudsman Soal Tanah Abang

Ridwan Saidi
Budayawan Betawi Ridwan Saidi (kiri) bersama politisi PKS Sohibul Iman (tengah) dan Peneliti Lingkaran Survey Indonesia Adjie Al Faraby (kanan) dalam Diskusi Polemik bertajuk Kata Survey, Partai Islam Melorot, di Jakarta, Sabtu (20/10/2012). (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Jurnalindonesia.co.id – Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menjalankan masukan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Diketahui, berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman kepada Pemprov DKI, jalan tersebut harus steril dari PKL dalam waktu 60 hari sejak laporan diserahkan.

“Dia (Anies) tak punya pilihan lain kecuali menaati hukum. Ada waktu sampai minggu ke-3 Mei untuk merobohkan tenda PKL di Jatibaru,” ujar Ridwan kepada awak media di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sebagai gantinya, Ridwan, mengusulkan Anies menggelar semacam ‘pasar tiban’ di kantor wali kota dan kecamatan-kecamatan di Jakarta pada Jumat sore, Sabtu, dan Minggu, serta hari libur nasional.

Dalam hitungannya, jika itu dilakukan, ada kesempatan PKL di Jakarta berdagang di ‘pasar tiban’ 12 hari dalam satu bulan. Ditambah libur nasional, jika ada.

“Begitulah kemampuan negara untuk membantu orang miskin dan pengamen di Jakarta,” kata mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1977-1987 itu.

Menurut Ridwan, waktu sampai pekan ke-3 Mei sangat cukup untuk Pemprov DKI membongkar tenda-tenda PKL di Jatibaru. Sambil merobohkan tenda-tenda tersebut, kata dia, halaman Balai Kota dan kecamatan-kecamatan di Jakarta bisa disiapkan untuk menampung PKL dan pengamen.

Ridwan mengaku sudah memberikan saran itu kepada Anies, sehari setelah mantan Mendikbud itu secara resmi dinyatakan menang dalam Pilgub DKI 2017. Namun entah mengapa hingga kini, Pemprov DKI tak menjalankan sarannya tersebut.

Mantan Ketua Umum Partai Masyumi Baru itu mengaku kaget ketika pada bulan pertama dilantik sebagai Gubernur DKI, Anies justru menutup Jalan Jatibaru Raya untuk menampung PKL.

Padahal, menurutnya, PKL yang ada di Jakarta ini sekitar satu juta dan hanya 500 di antaranya berjualan di Jatibaru. Jadi menutup Jalan Jatibaru bukan solusi mengatasi PKL di Jakarta.

Baca juga: PKS Sebut Ombudsman Hanya Tajam ke Anies, Tapi Tumpul ke Gubernur yang Dulu

Diketahui, laporan Ombudsman diserahkan kepada Pemprov DKI pada Senin, 26 Maret 2018. Dalam laporannya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai, penempatan PKL di Jalan Jatibaru sebagai maladministrasi dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu Pemprov DKI diberi tenggat waktu 60 hari untuk membereskan Jalan Jatibaru Raya.

Dalam 30 hari awal sejak LAHP diserahkan, Pemprov DKI harus melaporkan perkembangan transisi kondisi di kawasan itu.

Apabila pemerintahan Anies tak menindaklanjuti laporan akhir Ombudsman, sifat LAHP akan ditingkatkan menjadi rekomendasi. Sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Jika tak dilaksanakan, bisa dikenai sanksi administrasi.

Pada Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan kepala daerah yang tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman bisa dinonaktifkan.

Sementara Anies sendiri hingga kini belum menjelaskan langkahnya terkait laporan Ombudsman tersebut.

Baca: Anies Terancam Dinonaktifkan Jika Tak Patuhi Ombudsman soal Tanah Abang