Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Ombudsman Nilai Anies Tak Kompeten dalam Menata Kawasan Tanah Abang

Anies baswedan di tanah abang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan pedagang kaki lima saat meninjau Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12). (Foto: Antara/Galih)

Jurnalindonesia.co.id – Ombudsman Republik Indonesia mengklaim menemukan sejumlah tindakan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Plt Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dalu menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan tidak memiliki kompetensi dalam menata PKL di kawasan grosir terbesar se-Asia Tenggar itu.

“Gubernur melakukan tindakan tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak dari penataan PKL ini,” kata Dominikus dalam jumpa pers di gedung Ombudsman RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

Ketidakcakapan Anies ini, kata Dominikus, nampak jelas karena dianggap tidak memiliki perencanaan yang jelas dan matang.

“Gubernur terkesan terburu-buru dan parsial, karena jelas Pemprov belum memiliki rencana induk penataan PKL serta peta jalan PKL di Jakarta,” kata dia.

Baca: Anies Terancam Dinonaktifkan Jika Tak Patuhi Ombudsman soal Tanah Abang

Anies dianggap menabrak tugas Dinas UKM yang mestinya melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016.

Selain itu, Dominikus juga menyebut ada penyimpangan prosedur yang telah dilakukan Anies saat menutup Jalan Jatibaru.

Anies, kata Dominikus, tak terlebih dulu meminta izin kepada pihak Polda Metro Jaya. Padahal, dalam ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linas dan Angkatan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus seizin Polri.

Dengan demikian, kata Dominikus, pihak Pemprov DKI harus segera melakukan perbaikan atau langkah korektif terkait penataan Tanah Abang ini.

“Buka kembali jalan Jatibaru sesuai dengan fungsinya semula,” ujar dia.

Penutupan Jalan Jatibaru ini sempat menuai protes dari para sopir angkutan kota (angkot) lantaran dianggap membuat pendapatan sopir menurun.

Baca: Somasi Tak Digubris, Sopir Angkot Tanah Abang Gugat Anies ke PN Jakpus

Tak hanya itu, akibat penutupan jalan Jatibaru tersebut, Anies dilaporkan ke polisi oleh kelompok Cyber Indonesia.

Cyber Indonesia menduga Anies melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru. Mereka juga menilai penutupan Jalan Jatibaru yang diperuntukkan untuk lapak PKL belum memiliki payung hukum.

Loading...