Pendidikan

Ratusan Kartu Indonesia Pintar Dibuang, DPR Kritik Kinerja Kemendikbud

Kartu Indonesia Pintar yang dibuang di laundry di Surabaya.
Kartu Indonesia Pintar yang dibuang di laundry di Surabaya. (Foto: Tribunjatmim.com/Nur Ika Anisa)

Jurnalindonesia.co.id – Anggota Komisi X DPR M Nizar Zahro angkat bicara terkait temuan 643 Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibuang di salah satu tempat laundry di Surabaya.

Menurut Nizar, hal itu membuktikan ada persoalan dalam penyaluran program bantuan pendidikan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Temuan ratusan KIP terbitan 2016 di Surabaya, membuktikkan ada yang tidak beres dalam distribusi KIP. Gaung keberhasilan yang selama ini didengungkan ternyata jauh dari kenyataan,” kritik Nizar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/3).

Baca: Ratusan KIP Dimasukkan Karung dan ‘Dibuang’ di Tempat Laundry di Surabaya

Ratusan KIP yang teronggok di tempat laundry tersebut, menurut Nizar, sudah jelas tidak sampai pada yang berhak menerimanya. Sebab, kendati KIP tersebut diterbitkan 2016 lalu, dana yang ada di kartu tersebut ternyata belum dicairkan.

“Yang patut dikritisi adalah kinerja Kemendikbud yang tidak melakukan kroscek di lapangan, sehingga kasus lenyapnya 643 KIP tidak terdeteksi,” kata politikus Gerindra ini.

Mestinya, imbuh Nizar, Kemendikbud tidak berhenti hanya di pengirimannya saja, namun juga harus melakukan pengecekan ke pihak-pihak yang berhak menerima KIP, apakah sudah menerima atau belum.

“Pihak Kemendikbud juga harus proaktif bertanya ke perbankan apakah dana bantuan pemerintah sudah dicairkan semua atau belum. Bila kroscek itu dilakukan maka kasus hilangnya 643 kartu KIP akan diketahui dua tahun yang lalu,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR M Nizar Zahro

Anggota Komisi X DPR M Nizar Zahro

Selain itu, Nizar menilai, pihak perbankan juga tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban, karena tidak melaporkan adanya dana yang belum dicairkan.

Perbankan adalah bidang kerja profesional di mana audit keuangan selalu dilakukan setiap berkala. Menurutnya aneh jika selama dua tahun perbankan membiarkan mengendapnya bantuan pemerintah.

Bahkan, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Jatim XI ini mempertanyakan, apakah kasus mengendapnya bantuan pemerintah di perbankan merupakan hal yang lumrah?

Jika itu dianggap biasa, maka pihak bank wajib segera mengumumkan berapa jumlah bantuan pemerintah yang mengendap di kasnya.

“Perbankan tidak boleh mengambil keuntungan atas mengendapnya bantuan pemerintah yang karena sesuatu hal belum dicairkan oleh penerimanya,” tegas Nizar.

Lebih lanjut Nizar juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penemuan KIP yang dibuang ini.