Ekonomi dan Bisnis

PAN Sebut Program Sertifikat Tanah Jokowi Bikin Masyarakat Terjerat Rentenir

Presiden jokowi bagi sertifikat tanah
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan usai membagikan sertifikat tanah kepada ribuan warga di Kota Kupang, NTT, (8/1). (Foto: Antara/Kornelis Kaha)

Jurnalindonesia.co.id – Setelah Amien Rais, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta juga mengkritik program pembagian sertifikat tanah yang digencarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Hatta, banyak warga desa yang sudah mendapatkan sertifikat tanah malah terjerat rentenir.

“Jadi ini sebetulnya jebakan maut juga untuk masyarakat. Ini yang harus dikhawatirkan,” katanya dalam dialog di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Hatta menjelaskan, setelah mendapatkan sertifikat tanah, banyak masyarakat yang menggadaikan sertifikat tanahnya ke rentenir untuk mendapatkan dana sebagai modal bisnisnya.

Baca Juga:  Istana Bantah Harga BBM di Papua Cuma Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua

Hatta pun sependapat dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program bohong alias ‘ngibul’. Menurutnya, program tersebut sekadar untuk menutupi janji reforma agraria.

Baca: Kemarahan Luhut pada Amien Rais yang Sebut Pembagian Sertifikat oleh Jokowi sebagai Pengibulan

Menurut Hatta, reforma agraria harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah beres, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir. Bukan memberikan sertifikasi terlebih dahulu tanpa ada penataan kepemilikan tanah.

Baca Juga:  Ini Tanggapan Anies Terkait Isu Lahan Rumah DP 0 Rupiah Bermasalah

Selain itu Hatta juga mencurigai program pembagian sertifikat tanah ini hanya dimanfaatkan pemerintah supaya daerah bisa meraup pendapatan asli daerah (PAD) yang besar lewat pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dengan besarnya PAD, kata dia, maka dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tidak perlu besar. Hal itu dinilai penting agar APBN tidak terbebani.

“Ketika PBB besar, PAD besar, otomatis dana DBH dana bagi hasilnya lebih kecil, sehingga beban APBN jadi kecil,” ujarnya.

Baca Juga:  Tak Temui Sopir Angkot Tanah Abang, Anies: Kan Sudah Ada Pak Wagub

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah dibagikan ke tangan masyarakat. Sementara target pembagian sertifikat tanah pada 2019 mencapai 9 juta sertifikat.

Baca juga: Zulkifli Hasan Pemecah Rekor Terbanyak Menerbitkan Izin Perkebunan ke Taipan