Ekonomi dan Bisnis

PKS Protes Pernyataan Sri Mulyani yang Bandingkan Utang RI dengan Jepang

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (Foto: Kompas.com/Nabilla Tashandra)

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman mengkritik klaim Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal utang pemerintah saat ini.

Sebelumnya Sri mengatakan bahwa utang yang dihadapi RI saat ini masih aman, bahkan apabila dibandingkan Jepang utang RI tergolong kecil.

Menanggapi hal itu Sohibul Iman mengatakan bahwa utang Indonesia tak bisa dibandingkan dengan utang Jepang.

“Utang luar negeri Indonesia dibanding-bandingkan dengan Jepang, itu tidak apple to apple. Utang Indonesia ini sudah mengkhawatirkan, tak bisa dibandingkan dengan Jepang,” kata Sohibul di Solo, Sabtu (17/3).

Meskipun secara rasio utang Jepang lebih tinggi, yakni mencapai 200 persen lebih, namun, kata Sohibul, Jepang memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat dibanding RI. Ditambah lagi surat utang di Jepang lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri.

“Surat utang di Jepang itu lebih banyak dimiliki oleh warganya sendiri, bunganya juga sangat kecil. Berbeda dengan di Indonesia yang bunganya besar,” ujarnya.

Dari data tersebut, kata Sohibul, jelas utang RI tak bisa dibandingkan dengan Jepang. Utang pemerintah Indonesia saat ini, menurutnya, sudah cukup mengkhawatirkan.

“Bahkan untuk membayar bunga utang itu sendiri, bukan untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif. Ini jelas sesuatu yang tidak sehat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat memberikan kuliah pengantar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (5/2) lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwa Jepang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari Gross Domestic Product (GDP), tapi mereka tidak bingung karena tak dijadikan motif politik.

Dan usai menyampaikan materi, Sri Mulyani memberi kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk bertanya.

Salah seorang mahasiswi bertanya mengenai besarnya utang negara.

“Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi panik dengan meningkatnya utang negara untuk biaya infrastruktur?” tanyanya.

Sri Mulyani menjawab bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Sehingga dia pun tidak cemas jika banyak utang tapi untuk kepentingan rakyat.

“Kalau banyak utang untuk membangun masyarakat menjadi pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir. Karena saya tahu nanti kalian yang bawa solusi,” kata Sri.

Dalam kesempatan itu Sri juga menyatakan bahwa soal isu utang ini lebih pada motif politik yang digelontorkan pihak tertentu.

“Jadi kalau kalian nanti di media sosial ngomongin soal utang, saya jamin kalau dia mau melintir menjadi seolah-olah kita krisis utang itu karena dia punya motif politik, saya jamin itu,” ucap Sri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, kabar soal utang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Padahal semua telah diaudit oleh lembaga-lembaga yang berkompeten.

“Kalau menkeu mengisu utang itu yang ngelihatin banyak sekali. Yang jelas BPK mengaudit, BPKP mengaudit internal, para investor di luar yang megang surat utang kita dia mengaudit kita, ratting agency mengaudit kita,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian mencontohkan Jepang yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari Gross Domestic Product (GDP), tapi mereka tidak bingung karena tak dijadikan motif politik.

Masih aman

Sebagaimana diketahui, hingga akhir Januari 2018, tercatat utang Luar Negeri Indonesia mencapai sekitar USD 357,5 miliar atau Rp 5.107,14 triliun. Namun, menurut Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scheneider, utang pemerintah masih aman dibandingkan dengan negara lain.

“Dibanding negara lain, posisi kita masih relatif lebih aman. Vietnam itu 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brazil 81,2 persen,” katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/3).

Scheneider menjelaskan, utang pemerintah sekitar USD183,4 miliar terdiri dari pinjaman kreditur asing sebesar USD 55,7 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN), SUN dan Sukuk Negara, rupiah dan valas yang dipegang non residence USD 124,5 miliar.

“Utang ini sebetulnya efek dari kegiatan yang memerlukan pembiayaan, kegiatan itu semuanya diharapkan untuk kegiatan produktif. Terutama untuk investasi dan infrastruktur, yang sesuai dengan program pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Saat ini, kata Scheneider, utang luar negeri pemerintah sudah semakin efisien karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Hal itu akibat membaiknya fundamental perekonomian dan membaiknya peringkat kredit rating Indonesia.

“Semua pembayaran biaya dan cicilan ULN pemerintah itu dianggarkan dalam APBN, dan sudah mendapat persetujuan wakil rakyat. Kita kelola supaya pemerintah tidak pernah default,” pungkas Scheneider.

Loading...