Daerah, Papua Barat

PGGJ Papua Persoalkan Suara Azan hingga Menara Masjid yang Tingginya Melebihi Gereja

Ilustrasi kubah masjid

Jurnalindonesia.co.id – Beredar informasi tertulis dari Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang meminta pembangunan Masjid Al-Aqsha di kabupaten tersebut dihentikan.

Surat yang ditujukan ke pihak pemerintah dan ditandatangani oleh 15 pendeta dari Gereja-Gereja di Jayapura itu beredar viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, pihak gereja tidak meminta pembangunan masjid untuk sepenuhnya dihentikan, tapi hanya meminta tinggi masjid ataupun menaranya dibangun tidak melebihi tinggi gereja sekitar.

Pendeta Robbi Depondoye, Ketua Persekutuan Gereja di Jayapura, membenarkan informasi tersebut.

“Iya itu benar dari Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura,” kata Depondoye, kepada Kumparan Jum’at (16/3).

Menurut pendeta Depondoye, agama Kristen sebagai yang pertama datang ke tanah Papua, sudah semestinya agama lain menghormati.

“Kami tidak melarang, hanya untuk pembangunan Masjid Al-Aqsha ini tolonglah tingginya tidak melebihi bangunan gereja di sekitarnya. Sejajar saja dengan gereja,” ucapnya.

Pendeta Depondoye mengatakan, rancangan bangunan masjid kini untuk tinggi menaranya saja sudah melebihi tinggi dari gereja sekitar.

“Di rancangan pembangunannya itu sudah melebihi, menaranya itu sekarang sudah sekitar 30-an meter lebih,” ujarnya.

Selain itu, kata Pendeta Depondoye, selama ini tidak ada komunikasi dengan pihak gereja mengenai pembangunan rumah ibadah. Mengingat agama Kristen yang pertama datang ke Papua, mestinya ada upaya saling menghormati dengan berkomunikasi sebelum melakukan pembangunan.

“Kepada yang lain boleh mendirikan rumah ibadahnya, tetapi paling tidak permisi dulu. Permisinya kan enggak ada toh,” kata Pendeta Depondoye.

Pendeta Depondoye menegaskan, diterbitkannya surat edaran itu bertujuan untuk menyampaikan keresahan masyarakat kristiani di Papua. Selain masalah pembangunan Masjid Al-Aqsha, dalam surat itu pun Persekutuan Gereja meminta setiap pembangunan fasilitas ibadah harus ada pemberitahuan kepada pihak gereja.

“Secara khusus untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Jayapura,” lanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan oleh lebih dari 25 orang yang merupakan perwakilan dari gereja-gereja di Jayapura. Dalam surat edaran itu pun tertulis bahwa mereka memberi waktu kepada pihak terkait untuk merespons paling lambat 14 hari setelah pernyataan sikap.

Mereka juga berharap pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Yang penting apa yang meresahkan umat Kristen sudah kita sampaikan dan harapannya mekanisme selanjutnya akan diatur oleh pemerintah,” pungkasnya.

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ).

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). (Foto: istimewa)

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). (Foto: istimewa)

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). (Foto: istimewa)

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). (Foto: istimewa)

Surat edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). (Foto: istimewa)

Berikut 8 tuntutan dari PGGJ:

1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.

2. Tidak diperkenankan berdaqwa di seluruh tahan Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura.

3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.

4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.

5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala.

6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah.

7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.

8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan 8 poin penting di atas maka sikap PGGI terkait pembangunan Masjid Al-Aqsha:

1. Pembangunan menara mesjid Al-Aqsha harus di hentikan dan dibongkar.

2. Menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang di sekitarnya.

Loading...