Kriminal

FPI: Kami Siap ‘Berdarah-darah’ Sampai Tempo Minta Maaf

Massa FPI berunjuk rasa di depan kantor Majalah Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (16/3).
Massa FPI berunjuk rasa di depan kantor Majalah Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (16/3/2018) siang. (Foto: AntaraNews)

Jurnalindonesia.co.id – Massa dari ormas Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majalah Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018) siang.

Aksi ini digelar sebagai wujud protes atas karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Karikatur tersebut dinilai telah melecehkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Massa mengancam, jika Majalah Tempo tidak meminta maaf kepada FPI dan umat Islam, FPI siap ‘berdarah-darah’ sampai Tempo mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

“Jika Tempo memberikan klarifikasi, menemui kami, kita semua, dan mengakui kesalahannya lalu minta maaf kepada umat Islam atas pelecehan ulama yang telah dilakukan wartawan Tempo, maka selesai sudah aksi ini,” teriak orator di atas mobil komando di depan kantor Majalah Tempo.

“Kami tidak akan pulang sebelum Tempo benar-benar meminta maaf. Tempo harus minta maaf hari ini, kalau tidak kita sikat,” kata orator.

Baca Juga:  Polisi Bongkar 2 Kelompok Penyebar Hoaks

Namun, jika Tempo tidak mau memberikan klarifikasi, FPI mengaku akan memboikot dan menurunkan massa dengan jumlah yang lebih besar lagi.

“Siapa pun dia yang mempunyai ide pembuatan karikatur imam besar kami, seret ke sini, redaksi, pegawai, siapa pun dia. Tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya kenapa kalian membuat karikatur imam besar umat Islam seolah-olah doyan seks. Ini penghinaan atas umat Islam!” teriak orator.

FPI demo tempo

Pertemuan Pimred Majalah Tempo Arif Zulkifli dan perwakilan FPI. (Foto: CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)

Sekitar setengah jam berunjuk rasa, enam perwakilan dari FPI diperkenankan masuk ke kantor Tempo. Mereka diterima langsung oleh Pimpinan Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli.

Panglima laskar FPI Maman Suryadi menilai karikatur tersebut menginterpretasikan Rizieq Shihab.

“Saya rasa orang goblok juga tau (itu Rizieq) maksud dan tujuan itu. Itu sudah menyinggung sekali ulama kami (Rizieq). Artinya tidak disebutkan nama tapi dari sikap karikatur ditujukan ke ulama kami (Rizieq),” kata dia.

Baca Juga:  Nyesek! Begini Penyesalan Perempuan yang Mencaci Mbah Maimoen

Maman mengaku belum berencana melaporkan Tempo ke dewan pers. Mereka akan terlebih dahulu menemui redaksi Tempo dan meminta Tempo meminta maaf.

Panglima Laskar FPI Maman Suryadi.

Panglima Laskar FPI Maman Suryadi. (Foto: CNN Indonesia/Tri Wahyuni)

“Biasanya kan hanya permohonan maaf doang, kali ini kami minta agar tertulis. Soal dewan pers nanti itu langkah selanjutnya bersama kuasa hukum kami,” katanya.

Karikatur yang dipersoalkan FPI dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Dalam karikatur tersebut tampak seorang pria berjubah putih duduk di depan seorang wanita.

Pria berjubah mengatakan, ‘Maaf saya tidak jadi pulang.’ Sementara, sang wanita menjawab, ‘Yang kamu lakukan jahat.’

Karikatur yang ada di Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 yang dianggap menyindir dan menghina Rizieq Shihab.

Karikatur yang ada di Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 yang dianggap menyindir dan menghina Rizieq Shihab.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, mengatakan bahwa karikatur yang dipersoalkan FPI tersebut adalah sebuah karya seni dan termasuk hasil kerja jurnalistik. Tempo, menurutnya, tak ada niat sama sekali menghina ormas atau tokoh tertentu, termasuk Rizieq Shihab.

Baca Juga:  FPI Minta TNI dan Polri Turun ke Palestina, Bila Tidak Umat yang Akan Turun

Menurutnya, karikatur tersebut bisa dimaknai dengan berbagai macam penafsiran.

“Enggak ada niat sedikit pun untuk menghina atau memojokkan organisasi atau orang tertentu,” kata Arif kepada CNN Indonesia, Jumat (16/3).

Arif juga menegaskan, tidak ada satu atribut pun yang menyinggung atau membawa-bawa nama Rizieq Shihab di karikatur itu.

“Kami tidak menampilkan muka atau tulisan apa pun sama sekali. Itu hanya gambar saja,” ujar Arif.

Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Pers, seharusnya pihak yang keberatan dengan sebuah karya jurnalistik bisa melapor ke Dewan Pers. Masyarakat atau sumber dan pekerja media akan dimediasi oleh lembaga tersebut.

“Nanti Dewan Pers yang melakukan penilaian dan mengambil keputusan apakah itu melanggar kode etik atau tidak,” ucapnya.