Ekonomi dan Bisnis

Kembali Anies Meminta Persoalan Tanah Abang Jangan Dipolitisasi

Anies baswedan di tanah abang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan pedagang kaki lima saat meninjau Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12). (Foto: Antara/Galih)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta meminta kebijakan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak dipolitisasi. Ia khawatir polemik Tanah Abang justru mengaburkan tujuan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI dalam penataan.

“Saya berharap persoalan Tanah Abang ini jangan dijadikan sebagai wacana politik. Ketika dijadikan wacana politik, kita tidak berdiskusi lagi soal teknokrasi isunya,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan tak akan ada diskusi teknokratik bila penataan dijadikan sebagai wacana politik. Isu soal penataan lalu lintas, pedagang kaki lima (PKL), hingga pengguna jalan lainnya akan tenggelam.

“Kalau menjadi politik itu menjadi siapa di posisi apa, lalu sikapnya bagaimana. Karena itu saya mengajak kepada semua mari lihat persoalan Tanah Abang ini sebagai masalah teknokratik,” ucap dia.

Baca Juga:  Prabowo: Dulu Saya Dibilang Ngawur soal Bocor Ribuan Triliun Rupiah, Tapi Sekarang...

Baca juga: Anies Anggap Tak Ada Urgensinya Buka Kembali Jalan Jatibaru

Hal senada juga pernah Anies sampaikan beberapa waktu lalu sebagai tanggapan atas aksi demonstrasi yang dilakukan para sopir angkutan kota (angkot) wilayah Tanah Abang.

Anies meminta kebijakan penataan di kawasan grosir terbesar se-Asia Tenggara itu tak dipolitisasi.

“Intinya kami akan bicarakan baik-baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem di tempat itu (Tanah Abang). Jadi, harapannya jangan dipolitisasi karena ini insya Allah untuk kebaikan semuanya,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/1/2018) lalu.

Sebagaimana diketahui, sampai hari ini persoalan yang timbul dari kebijakan penutupan Jalan Jatibaru belum menemui titik terang. Terutama pada para sopir angkot wilayah itu.

Baca Juga:  Ma’ruf Amin Sebut “Orang Sebelum Jokowi” yang Membuat Konglomerat Kuasai Tanah Luas di Indonesia

Kesepakatan terakhir adalah dimasukkannya para sopir angkot Tanah Abang ke program OK Otrip. Namun setelah dua minggu berjalan, nampaknya solusi tersebut masih belum dianggap memuaskan.

Salah seorang perwakilan sopir angkot Tanah Abang, Abdul Rosyid, mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilik angota keberatan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu para sopir harus bisa beroperasi sepanjang 190 kilometer setiap hari.

“190 km itu target. Sementara, trayek saya enggak sampai segitu. Satu kali jalan paling 10 km. Kalau setengah hari 5 keliling ya 50 km, seharian mentok di 100 km. Gimana cara mencapainya?” kata pemilik angkot M08 jurusan Tanah Abang Kota, Rabu (6/3/2018).

Baca Juga:  Terkait Tanah Abang, Sandiaga: Jangan Menghakimi Kami dengan Wawancara yang Sifatnya Anekdotal

Dia menilai target yang ditetapkan pemerintah tidak masuk akal dan menyulitkan pemilik angkot untuk mencapainya. Padahal, jika mengikuti skema tersebut, angkot-angkot itu akan dipasang alat GPS sehingga bisa terpantau berapa km yang telah ditempuh.

Meski demikian Anies berjanji tetap akan membuka ruang diskusi dengan perwakilan sopir angkot Tanah Abang. Bukan itu saja, Anies juga menginstruksikan Dishubtrans DKI harus menyiapkan selisih antara biaya yang dikeluarkan dan pemasukan oleh operator.