Kriminal

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Tanah Abang

Anies baswedan di tanah abang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan pedagang kaki lima saat meninjau Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12). (Foto: Antara/Galih)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kebijakan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies dianggap telah melanggar Undang-undang tentang jalan dengan melakukan penutupan Jalan Jatibaru di kawasan grosir terbesar se-Asia Tenggara itu.

Anies dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 WIB.

Laporan diterima dengan registrasi nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

Baca juga: Dilaporkan Ke Polisi Terkait Tanah Abang, Ini Tanggapan Anies

Disertakan dua saksi dalam laporan tersebut, yakni Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi.

Meski membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan, namun Jack enggan membeberkannya ke awak media dengan alasan teknis penyidikan.

Baca Juga:  Belum Ada Payung Hukum soal Becak, Anies: Tenang, Santai Dulu

Kepada Poskotanews.com, Jack Boyd Lapian menjelaskan bahwa laporan itu dia buat setelah melakukan penelitian pasca-ditutupnya Jalan Jatibaru pada 22 Desember 2017 lalu untuk menampung pedagang kaki lima (PKL).

Selain menimbulkan masalah baru, Jack menyebut kebijakan Anies belum memiliki payung hukum.

“Dengan kata lain tidak adanya Perda (peraturan daerah) maupun Pergub (peraturan gubernur) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga keputusan itu mendapat respon dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” kata Jack.

Baca: Pengamat Sebut Kebijakan Pemprov DKI di Tanah Abang Terkesan Main-main

Tak hanya itu, menurut Jack kebijakan Anies tersebut juga telah mengarah pada dugaan tindak pidana. Sebab, saat merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang Anies menjamin bahwa trotoar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun belakangan banyak PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan yang menyerobot hak pejalan kaki.

Baca Juga:  Sandiaga Uno Klaim Penataan Tanah Abang Selamatkan 3.200 Lapangan Pekerjaan

“Dengan berjalannya waktu dan hasil pemantauan dilapangan bahwa PKL yang berjualan di trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru,” ujar Jack.

Selain itu, protes yang dilakukan oleh warga dan pengemudi angkutan umum terhadap kebijakan juga menjadi dasar laporan.

Jack mengklaim laporan itu dia buat dengan merujuk surat rekomendasi yang dilayangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kepada Pemprov DKI agar mengembalikan fungsi jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Baca Juga:  Dewan Pers Sesalkan Intimidasi FPI terhadap Tempo

(Baca: Dirlantas Polda Metro Kembali Desak Anies Buka Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang)

Dalam laporan Jack Boyd Lapian itu, Anies diduga melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Ancaman penjara maksimal 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar,” pungkas Jack.

Baca juga: Ikut-ikutan Tanah Abang, PKL di Sudirman Gelar Dagangan di Trotoar