Kriminal

Selain ke KPPU, Proyek Rumah DP Rp 0 Juga Akan Dilaporkan ke KPK

Anies mengecek lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0.

Jurnalindonesia.co.id – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mensinyalir ada pelanggaran dalam pengerjaan proyek pembangunan rumah DP 0 Rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dugaan pelanggaran tercium dari penunjukan PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai kontraktornya. Menurut KAKI, penunjukan yang dilakukan oleh BUMD Pembangunan Sarana Jaya itu dilakukan tanpa proses tender.

Atas dasar itu KAKI melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta pada Rabu (21/2/2018).

Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan ke KPK pada Senin 26 Februari 2017 mendatang.

Menurut Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono, pelimpahan kepada BUMD tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengadakan proses tender dalam membangun proyek yang digagas Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini.

Baca Juga:  Sandiaga: DP 0 Rupiah untuk Pendapatan Rp 7 Juta-Rp 10 Juta Per Bulan

Sebab, lanjut dia, segala hal yang dibiayai oleh BUMD ataupun instansi lainnya yang nominalnya di atas Rp50 juta tetap harus melalui proses tender.

“Jadi kita laporkan KPPU dan mereka terima laporan kami. Dan KPPU akan mencari undang-undang tentang persekongkolannya nomor 5 tahun 1999,” kata Arifin.

Baca juga: Diduga Melanggar UU, Proyek Rusun DP 0 Rupiah Pondok Kelapa Digugat

“Menurut Keppres tentang pengadaan nomor 80 tahun 2003 itu tercatat segala yang dibiayai oleh BUMD dan instansi SKPD lain harus melalui tender di atas RP 50 juta. Jadi kami melaporkan ke KPPU,” imbuhnya.

Baca Juga:  Soal Pembatalan Program Rusun, DPRD DKI: Dulu Pemprov Minta Anggaran Sampai Kayak Mau Nangis

“Senin kita akan ke KPK karena ini ‘kan administrasinya saja ke KPPU untuk tindakan-tindakan kecurangan atau entah ada dugaan suap, kita ke KPK langsung,” lanjutnya.

Arifin berharap dengan adanya pelaporan ini maka akan membuat pengadaan program tersebut lebih transparan. Ia juga berharap jika nantinya proses pelelangan ulang akan diadakan dengan terbuka dan akuntabel.

“Kita target lelang ulang dan transparan, akuntabel, bersih. Kita maunya gitu,” ucapnya.

Sementara itu, pihak dari PT Totalindo Eka Persada Tbk membantah keras tudingan tersebut.

“Kami bukan proyek APBD. PT Sarana Jaya mencari partner tender lewat Totalindo. Jadi Totalindo dan Sarana Jaya setor modal,” tutur CEO PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing, kepada Liputan6.com Rabu 21 Februari 2018.

Baca Juga:  Novel FPI: Itulah Kegoblokan Ahok, yang Nulis BAP Polisi dan Pizza Hut Kan dari Italia

“Kami setor modal, kita developer bersama Sarana Jaya. Totalindo kerja proyek sendiri masa salah? Tolong jangan fitnah lah. Kami ada 2.000 orang karyawan, kasihan,” ucapnya.

Baca juga: Proyek Rumah DP Rp 0 Dianggap Terancam Mangkrak, Ini Alasannya