Ekonomi dan Bisnis

Sri Mulyani Kecam Lembaga yang Suka Minta Duit Dulu Rencana Kerja Belakangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Dok. Kemenkeu)

Jurnalindonesia.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekecewaannya dengan banyaknya jumlah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari sejumlah satuan kerja (satker) di kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

Menurut data yang dimilikinya, ada 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh 26 ribu satker di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2017 lalu.

Itu artinya, secara rata-rata setiap satker mengajukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran.

Menurut Sri, banyaknya revisi itu mencerminkan bahwa sebagian besar satker tak bisa merancang program kerja dengan matang. Dikhawatirkan penggunaan uang negara berpotensi tidak efektif dan efisien.

“Ini artinya setiap satker revisi (DIPA). Waktu anda membuat perencanaan anggaran, yang penting saya dapat duitnya dulu, nanti belakangan saya pikirin uangnya untuk apa, how bad that habbit is,” kata Sri Mulyani saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Baca Juga:  Polda Metro Perintahkan Buka kembali Jalan Jatibaru Raya

Sri berulang kali mengucapkan kalimat 52.400 revisi DIPA di hadapan peserta rapat.

Menurut dia, dengan fakta tersebut, maka sama saja dengan tidak merencanakan dengan baik belanja kementerian/lembaga dan juga tidak menghargai uang negara yang susah payah dihimpun untuk kepentingan masyarakat luas.

“Jelek sekali, jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu. Berarti kita tidak hormati uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat,” ucap Menteri yang akrab disapa Ani ini.

Baca Juga:  Sri Mulyani Sebut Pidato Zulkifli Hasan Soal Utang Menyesatkan

Baca juga: Sri Mulyani di Sidang MK: Jumlah Harta WNI Di LN Rp 3.250 triliun, Singapura Rp 2.600 T

Bahkan, saking kecewanya, Ani sampai mengatakan tidak akan memberikan anggaran lagi atau memotong anggaran bagi kementerian/lembaga yang paling banyak melakukan revisi DIPA.

Hal itu sengaja dilakukan agar pihak yang dimaksud merasa malu dan diharapkan bisa mengubah kebiasaan buruk dengan cara kerja yang profesional.

“Yang melakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran?” kata Ani.

Baca Juga:  Sri Mulyani Menkeu Terbaik Asia Pasifik, HNW: Buktikan Bahwa Gelar ItuLayak Beliau Sandang

Adapun berdasarkan APBN 2018, total belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan sebesar Rp 847 triliun. Sedangkan total belanja negara secara keseluruhan dalam APBN 2018 adalah Rp 2.220,7 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Terbaik Dunia di World Government Summit