DKI Jakarta, Nasional

Anies Klaim Program Drainase Vertikal Sudah Dilaksanakan Namun Secara Diam-diam

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim program drainase vertikal guna mengatasi banjir di Ibu Kota sudah dilaksanakan sejak Februari. Namun sengaja dia belum mau mengumumkannya.

Dainase vertikal merupakan salah satu program yang dikemukakan Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu.

“Sudah. Bahkan, Februari ini sebenarnya proses inspeksi jalan. Cuma nggak mau diumumkan dulu asalnya,” kata Anies di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Drainase vertikal tersebut, menurut Anies, diperlukan ketika curah hujan di Jakarta tinggi. Dengan demikian, air hujan tidak semuanya mengalir ke sungai, tapi terserap ke dalam tanah.

“Kalau curah hujan di Jakarta tinggi, maka dimasukkan ke dalam tanah,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Anies, drainase vertikal bukanlah satu-satunya solusi dalam penanganan banjir. Ada dua kondisi yang membuat drainase vertikal kurang efektif. Pertama, jika banjir terjadi akibat kiriman seperti yang terjadi awal Februari ini. Kedua, jika terjadi penurunan muka tanah yang menyebabkan banjir rob.

Untuk mengatasi banjir kiriman dari hulu, Anies berharap proyek pembangunan waduk di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor segera tuntas. Keduanya merupakan wilayah hulu dari sungai-sungai di Jakarta.

Baca Juga:  Ansor Turunkan Bendera HTI di Halaman SMK Negeri 1 Kota Tangerang

“Sebenarnya, kuncinya adalah memastikan pembangunan waduk di sana berjalan dengan cepat dan sudah diperiksa bulan lalu,” kata Anies.

“Pak Presiden (Joko Widodo) Desember kemarin ke sana. Semoga segera tuntas,” lanjutnya.

Pada saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies sempat mengutarakan rencananya untuk membuat sumur resapan di perumahan warga sebagai salah satu solusi banjir di Jakarta.

“Ya jadi, secara umum pengelolaan air di Jakarta ini kita harus memperbanyak vertical drainase,” ujar Anies saat kampanye di Pesing Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 24 Januari 2017.

Anies menjelaskan, sumur resapan dibuat untuk memasukkan air hujan ke tanah.

“Di mana air hujan itu semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam tanah. Dan ini membutuhkan kerja yang besar, karena saat ini masih minim sekali usaha untuk memasukkan air ke dalam tanah,” ucapnya.

Pernyataan itu sebagai kritikan dari Anies atas upaya penanganan banjir yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, di era kepemimpinan Ahok, penanganan banjir dilakukan dengan mengalirkan air hujan ke laut. Sementara Anies menilai yang dibutuhkan saat ini adalah memasukkan air ke tanah.

“Yang dilakukan saat ini itu adalah semaksimal mungkin mengalirkan air ke tempat lain. Itu ke mana? Ke laut, lalu dibuatlah saluran-saluran untuk mempercepat agar air sampai ke laut secepat mungkin,” tegasnya.

Baca Juga:  Masih Soal Program Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Kami tidak Bangun Rumah, Tapi Menalangi

“Sebenarnya yang dibutuhkan justru air masuk ke dalam tanah. Karena itu, yang akan kita lakukan memperbanyak sumur-sumur resapan. Dan sumur-sumur resapan ini adalah sumur resapan yang besar yang serius,” tambahnya.

Hal senada juga Anies ungkapkan di hadapan para pendukungnya di masa kampanye. Anies mengatakan bahwa pengelolaan air harus menggunakan vertikal drainase.

“Artinya, aliran ke laut saja belum cukup. Tetap dimasukkan ke bumi (tanah) dan bumi di Jakarta memerlukan air. Ke depan vertikal drainase, bukan horizontal drainase,” kata Anies di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).

Tanggapan Kadis Sumber Daya Air DKI

Terkait program vertikal drainase yang diusung Anies-Sandi, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, pun pernah menanggapinya beberapa waktu lalu.

Teguh menyebut rencana pembuatan drainase vertikal, atau dalam istilah umumnya sumur resapan, sebenarnya sudah lama dilakukan di Jakarta.

“Wah ya itu (drainase vertikal) sudah ada. Jadi seperti yang disampaikan Pak Anies ya, namanya orang boleh saja berteori, berpikiran, tetapi terkadang kan enggak semudah yang dibayangkan,” kata Teguh, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Baca Juga:  Protes Penggusuran di Bukit Duri, Anies Minta Ahok Gunakan Cara yang Lebih Manusiawi

“Teori boleh, tetapi praktik di lapangan kan kadang enggak gampang,” kata Teguh.

Selama ini, kata Teguh, Pemprov DKI Jakarta telah mewajibkan pembangunan sumur resapan bagi tiap kontraktor yang akan mendirikan bangunan di Jakarta. Jika tidak, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan izin.

“Namun kan tidak semua wilayah itu bisa dibuatkan sumur resapan. Terkadang seperti di wilayah utara, tanahnya tanah lempung yang tidak bisa menyerap air, kan begitu,” kata Teguh.

Teguh mengatakan, kontur tanah di Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada tanah merah dan ada tanah lempung. Menurut Teguh, air tak dapat menyerap di tanah lempung.

“Hal itu juga yang harus diperhatikan. Kami tetap bikin kok lubang resapan biopori, sumur artesis, ada semua,” kata Teguh.