Ekonomi dan Bisnis

Tak Ada Subsidi untuk Rusun DP Rp 0 Membuat Harga Per Unitnya Melambung Tinggi, Begini Skemanya

Anies Baswedan melihat maket rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 di lokasi pembangunan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Jurnalindonesia.co.id – Skema hunian down payment (DP) 0 persen gagasan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menjadikan harga per unitnya melambung tinggi.

Total harga bisa mencapai Rp 640 juta alias dua kali lipat harga rusun.

Besaran cicilan bulanan yang tinggi adalah konsekuensi dari tidak adanya uang muka.

Berdasarkan skema yang dibuat Pemprov DKI, sejatinya DP ini tetap ada namun ditalangi lebih dulu oleh Pemda. Besaran DP itu nantinya dilimpahkan ke dalam cicilan bulanan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengatakan, skema tersebut memang itulah skema yang ditawarkan pemerintah sejak awal.

“DP itu nanti ditalangi dalam jangka waktu yang panjang,” ujarnya usai rapat di DPRD DKI Jakarta 31 Januari 2018 lalu.

Karena itulah istilah “DP 0 persen” bisa mengecoh, seolah-olah ada subsidi yang diberikan Pemda DKI Jakarta untuk DP.

Tidak heran jika warga menganggap rusun DP 0 persen adalah subsidi dari Pemda DKI Jakarta.

Sayangnya, tidak seperti faktanya. Program DP Rp 0 bukanlah hunian yang disubsidi oleh Pemda DKI, baik dalam pembangunannya atau pun pembiayaan pembeliannya, sebagaimana yang dibayangkan warga.

Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipar.

“Tidak ada subsidi, sejauh ini belum,” tegas Sianipar ditemui usai rapat dengan PD Pembangunan Sarana Jaya serta Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, 31 Januari lalu.

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, biaya pembangunan rusun bakal ditalangi dua investor, yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Tbk, masing-masing memegang saham 75 persen dan 25 persen.

Sedangkan pembiayaan akan ditunjuk bank yang bersedia ikut dalam mekanisme program DP 0 rupiah. Bank tersebut akan memberikan bunga 5 persen sebagaimana program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP inilah yang digunakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun rumah murah dengan DP 1 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita belum tahu apakah Bank Jakarta atau bank lain yang akan diajak,” kata Sianipar. “Nanti akan ada pembahasan.”

Terlepas dari bank mana yang akan dijadikan rekanan dalam program ini, tidak adanya subsidi membuat bunga yang musti dibayar menjadi lebih besar setiap bulan.

Bunga yang akan diberikan bank inilah yang menentukan besaran cicilan rusun DP Rp 0.

Lewat simulasi aplikasi simulasikredit.com untuk rusun seharga Rp320 juta, cicilan pokok per bulan adalah Rp 1,3 juta, sementara cicilan bunga Rp 1,3 juta, sehingga pembeli harus mengangsur Rp 2,6 juta per bulan. Total selama 20 tahun, pembeli membayar Rp 640 juta atau dua kali lipat dari harga rusun.

Semula diperkirakan cicilan itu berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan. Belakangan, pemerintah memiliki hitungan berbeda.

Agustino Darmawan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, mengatakan bahwa dengan asumsi bunga kredit 5 persen, pemerintah memperkirakan cicilan antara Rp1,2 juta – Rp2,1 juta per bulan untuk harga rusun Rp185 juta – Rp320 juta per unit.

“Tetap bunga nanti 5 persen, jadi cicilan itu paling banyak nanti berkisar Rp2,1 juta,” katanya.

Kendati cicilan ini jauh lebih murah dari perhitungan sebelumnya, namun jumlahnya masih cukup besar.

Pemprov DKI memang membatasi pembeli rusun harus memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta, tanpa memberi tahu minimal penghasilan.

Tidak ada batas minimal penghasilan bukan berarti semua orang bisa membeli. Sebab, biasanya dalam pembiayaan kredit rumah, bank mensyaratkan beban maksimal cicilan adalah 30 persen dari penghasilan. Dengan asumsi itu, bagaimana mungkin warga DKI yang berpenghasilan UMR Rp 3,6 juta atau di bawah itu bisa mengakses program rusun DP 0 persen?

Ini menjadi masalah baru. Sebab, akhirnya, program DP 0 rupiah yang semula ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tidak sejalan lagi. Pemprov DKI sepertinya perlu mengkaji ulang program hunian tanpa subsidi ini.

Baca juga: DPRD: Lahan Rusun DP Rp 0 di Pulo Gadung Cacat Hukum

Loading...