Pendidikan

Jokowi Akan Kirim Pengurus BEM UI ke Asmat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal salah satu ruas jalan Trans Papua menggunakan motor trail
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal salah satu ruas jalan Trans Papua menggunakan motor trail, Rabu (10/5/2017). (Foto: Kemensetneg)

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aksi pemberian kartu kuning oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa, yang salah satunya tuntutannya soal perbaikan kondisi di Asmat, Papua. Jokowi mengatakan, ada kemungkinan mengirim pengurus BEM UI ke Asmat untuk ikut melihat dan menyaksikan sendiri kondisi yang ada di sana.

“Mungkin nanti ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya,” kata Jokowi usai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi`iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018), sebagaimana dikutip Antara.

“Biar dapat lihat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama Papua,” lanjut Jokowi.

Aksi yang dilakukan Zaadit terjadi pada saat Jokowi menghadiri Dies Natalis UI di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2018) lalu.

Kartu kuning itu sebagai bentuk peringatan kepada Presiden Jokowi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di dalam negeri, termasuk soal masalah gizi buruk di kabupaten Asmat, Papua.

Baca juga: Ketua BEM UI Sebut Sudah Ada Rencana ke Asmat Sebelum Jokowi Mewacanakan

Namun Jokowi menilai, sebaiknya BEM UI melihat langsung kondisi di Asmat.

Adapun mengenai tindakan mahasiswa UI itu, Presiden mengaku tidak mempermasalahkannya.

“Ya, yang namanya aktivis muda ya namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali,” kata Presiden.

Baca juga: Gerindra: Rakyat Papua Butuh Pangan Bergizi, Bukan Jalan Beton

Kendati demikian, pada saat aksi dilakukan, Jokowi sama sekali tidak menggubrisnya. Mahasiswa Fakultas MIPA itu akhirnya diamankan ke luar ruangan oleh pasukan pengamanan presiden.

Zaadit mengatakan, ada tiga tuntutan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.

Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

“Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua,” kata Zaadit.

Baca: Fadli Zon: Pembangunan Infrastruktur Jor-joran, Gizi Buruk di Depan Mata

Selain itu, BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

Dan isu terakhir yang disoro BEM UI adalah adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai bisa mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Baca juga: Zaadit ‘Kartu Kuning’, Fahri Hamzah ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi