Ekonomi dan Bisnis

Ombudsman Kecam Keras Bantuan Listrik Gratis untuk Mualaf Baduy oleh PLN

PEMBERIAN BANTUAN LISTRIK GRATIS UNTUK MUALAF BADUY oleh PT PLN AREA BANTEN SELATAN
Foto: istimewa

Jurnalindonesia.co.id – Komisioner Ombudsman Laode Ida meminta agar PT. PLN (Persero) tidak memakai sentimen agama dalam pelayanan listrik kepada masyarakat.

Hal tersebut sebagai respon atas program bantuan listrik gratis untuk mualaf Baduy oleh PLN.

“Sungguh memprihatinkan dan merupakan pelanggaran terbuka terhadap UU, toleransi dan keadilan. Hanya kalimat ini, untuk sementara, yang pantas diungkapkan atas kebijakan atau tindakan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pihak PLN kepada warga masyarakat Baduy yang menyatakan diri masuk menganut agama Islam (mualaf),” ujar Laode Ida dalam konferensi persnya, Jum’at (2/02/2018).

Ombudsman mengaku mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya foto spanduk yang bertuliskan “PEMBERIAN BANTUAN LISTRIK GRATIS UNTUK MUALAF BADUY oleh PT PLN AREA BANTEN SELATAN”. Foto dari spanduk tersebut beredar di media sosial.

“Pelanggaran UU? Ya..pasti! Sebab secara prinsip pemerintah, pejabat negara, atau siapapun penyelenggara pelayanan publik di negara ini tidak boleh bersikap diskriminatif. Ini jadi bagian dari substansi UU no. 25 thn 2009. Tepatnya, pihak PLN telah melanggar UU tentang pelayanan publik itu,” tegasnya.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida.

Lebih lanjut, kata dia, tak sepentasnya penyelenggara pelayanan publik ‘merayakan’ perubahan keyakinan beragama yang dianut seseorang atau kelompok masyarakat. Sebab, itu urusan pribadi tiap warga yang bebas dari campur tangan negara.

“Pemberian bantuan secara ekslusif itu pula telah melukai perasaan warga negara ini yang beragama non muslim. Membuat sebagian warga non muslim tersinggung. Tepatnya, tindakan pelayanan itu merupakan bagian intoleransi dari aparat pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pihak PLN telah bertindak sangat politis. Barangkali pimpinan PLN ingin menunjukkan ke publik bahwa mereka peduli dan berpihak pada agama Islam.

“Padahal tindakan pelayanan merupakan ekspresi lupa diri atau mabuk pujian yg sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Ini sungguh-sungguh merupakan preseden buruk di negeri ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar ada sanksi kepada penyelenggara pelayanan publik di PLN Area Banten Selatan tersebut.

“Ini kewajiban atasan yg dijamin oleh UU tentang Pelayanan Publik. Bahkan Presiden Jokowi bisa memberi sanksi khusus pada Pimpinan PLN atas penyalahgunaan jabatan dalam tindakan pelayanan publik yang bersifat diskriminatif,” ujarnya.

Tak hanya itu, pimpinan PLN juga harus meminta maaf ke publik atas tindakan pelayanan yang diskriminatif tersebut.

Loading...