DKI Jakarta, Kriminal

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Polisi Duga Ada Penyalahgunaan Wewenang

Jurnalindonesia.co.id – Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi.

Selain itu, Polda Metro juga menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.

Kasubdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan pada semua pihak yang berkaitan dengan proyek itu.

“Apa administrasi apa tupoksi lembaga terkait dalam pelaksanan reklamasi. Kita akan menilai apakah ada maladministrasi, penyalahgunaan wewenang,” ujar Sutarmo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/1).

Hingga saat ini, kata Sutarmo, penyidik telah memintai keterangan terhadap 40 orang saksi yang di antaranya anggota BPRD DKI Jakarta, BPN dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Penyidik juga menjadwalkan akan memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta pihak Dishub DKI. Namun, tidak penjelasan kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan.

“Kalau seluruhnya sudah hampir 40 orang termasuk pelaksana reklamasi, pengambil kebijakan,” ujar Sutarmo.

Baca juga: Anies Yakin HGB Reklamasi Era Djarot Terbit Tak Sesuai Prosedur

Kendati demikian, Sutarmo masih belum menjelaskan substansi pemeriksaan dalam kasus ini. Sampai saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami belum bisa buka itu karena masih dalam proses penyidikan. Demi kelancaran dan efektifitas penyidikan materi masih dalam proses,” kata dia.

Sutarmo memastikan, pemeriksaan terkait dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak pulau reklamasi. Polisi mendalami apakah ada penyalahgunaan wewenang pada proses tersebut.

“Administrasinya sesuai atau tidak, regulasinya sesuai atau tidak. Dugaan penyalahgunaan wewenang, nanti arahnya ke situ,” katanya.

Penyidikan itu bermula sejak BPRD DKI menetapkan NJOP pulau C dan D sebesar Rp3,1 juta per meter persegi. Polisi menyoroti dugaan korupsi dalam kebijakan penerbitan NJOP tersebut lantaran taksiran nilai tanah seharusnya berkisar Rp25 juta-Rp 30 juta.

Pengembang di dua pulau tersebut diduga mengantongi HGB dengan membayar tanggungan NJOP Rp3,1 per meter persegi.

Penetapan NJOP berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Baca juga: Gerindra: Pertemuan Anies dan Pengembang Reklamasi Demi Kepentingan Rakyat Jakarta

Loading...