DKI Jakarta, Nasional

Pintu Balai Kota Ditutup Rapat, Warga Kapuk Poglar Kecewa Tak Ditemui Anies

Warga Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, berunjuk rasa menolak rencana penggusuran oleh Polda Metro Jaya, Rabu (24/1/2018). (Foto: Tribunnews)

Puluhan warga Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat mendatangi Balai Kota Jakarta untuk mengadukan nasibnya terkait penggusuran yang akan dilakukan pada 8 Februari 2017 mendatang oleh Polda Metro Jaya.

Sejak pukul 09.30 mereka sudah berkumpul di Balai Kota. Kedatangan mereka untuk bertemu langsung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mengadukan masalah penggusuran lahan seluas 15.900 meter persegi yang ditempati oleh 641 jiwa tersebut. Anies selaku pemimpin DKI memiliki kewenangan untuk paling tidak menunda penggusuran.

warga yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu melakukan orasi di depan gerbang Balai Kota yang tertutup rapat.

Namun hingga pukul 14.00, Anies tak kunjung muncul. Hanya staf pribadi Anies yang menemui mereka.

“Amat disayangkan gak bisa ketemu gubernur. Beliau punya tanggungjawab untuk memperhatikan nasib warga kota Jakarta ini,” kata Charlie Abajili, kuasa hukum warga Kapuk Poglar dari LBH Jakarta di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Charlie Abajili, kuasa hukum warga Kapuk Poglar dari LBH Jakarta saat bersama warga menungggu kehadiran Gubernur Anies Baswedan di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Ia pun mengaku tidak paham alasan Anies tak bisa menemui warga Kapuk Poglar. Padahal, kata dia, pihaknya sudah berusaha untuk melakukan audiensi dengan Anies.

“Kami tadi mengusahakan untuk bertemu, tapi dia memang tidak mau menemui. Kata timnya sih ingin mempelajari lebih lanjut. Hanya ditemui oleh timnya Anies bernama Idam Alfie,” katanya.

“Polda gak bisa langsung mengeksekusi lahan, karena kewenangannya ada di gubernur. Ini ada tanggungjawab gubernur untuk menjamin hak tempat tinggal kepada warganya. Sangat disayangkan kini pintu Balai Kota tertutup rapat,” ujar Charlie.

Warga Kapuk Poglar gagal bertemu Gubernur Anies Baswedan untuk mengadukan ancaman penggusuran, Jumat (26/01). (Foto: KBR/May R.)

salah satu perwakilan warga, Encu Sunari menyampaikan, ini bukanlah kali pertamanya warga Kapuk Poglar sambangi Balai Kota sejak adanya ancaman penggusuran yang dilontarkan oleh Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, setelah mendapat somasi ketiga pada 19 Desember lalu, beberapa warga juga mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Anies.

Namun, mereka gagal menemui Anies dan hanya memasukkan surat permohonan audiensi kepada gubernur. “Ada tanda terima suratnya. Tetapi tidak ada tindak lanjut dan tidak ada responsnya,” kata Encu.

Unah, warga Warga Kapuk Poglar Cengkareng menunjukkan surat somasi ke tiga yang ditujukan kepada warga agar mengosongkan rumahnya, Jakarta Senin (8/1/2018). (Foto: tirto.id/Andrey Gromico)

Dihubungi terpisah, Anies mengaku tidak mengetahui adanya warga Kapuk Poglar yang berkumpul di depan Balai Kota. mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga enggan berkomentar lantaran belum paham betul duduk perkara sengketa lahan antara warga dan Polda Metro Jaya.

“Nanti saya cek lagi,” ucap Anies ditemui di Masjid Fathalilah, Balai Kota.

Sebelum ini, puluhan warga Kapuk Poglar juga sudah berupaya mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM.

Polda mengklaim telah mengantungi Surat Hak Pakai (SHP) dan berencana akan menempati wilayah tersebut guna membangun Asrama Polri.

Sementara warga mengklaim mereka diizinkan oleh sang pemilik tanah untuk menempati lokasi tersebut sejak 1970-an dengan status surat girik.