Nasional

Gus Mus, Kiai Pertama yang Dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien

Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.
Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.

Pengasuh pondok pesantren Raudlatut Tholibin, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri menerima penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2017. Kiai yang akrab disapa Gus Mus ini dinilai berperan mendukung penegakan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan beragama serta upaya mempertahankan keberagaman di Indonesia.

Penghargaan diberikan dalam acara malam penganugerahan Yap Thiam Hien Award 2017 di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Award, Todung Mulya Lubis mengatakan, Gus Mus memang tidak pernah dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia seperti Yap Thiam Hien atau Munir Said Thalib.

Gus Mus lebih dikenal sebagai tokoh Nadhatul Ulama (NU), kiai, pimpinan pondok pesantren, dan budayawan.

“Namun buat saya, Gus Mus dengan semua karyanya, dengan semua sepak terjangnya, keterlibatannya, adalah seorang pejuang hak asasi manusia,” ujar Todung saat ditemui sebelum acara.

Menurut Todung, Gus Mus telah banyak berkontribusi untuk merawat keberagaman di Indonesia. Perjuangan Gus Mus memang tidak ia perlihatkan melalui demonstrasi atau aksi-aksi lainnnya.

Namun, Gus Mus menorehkan pemikiran dan gagasannya soal keberagaman lewat tulisan serta tutur kata yang ia sampaikan ke seluruh santrinya.

“Gus Mus memang tidak berdemonstrasi tapi lewat menulis puisi, disalurkan ke santri-santrinya dan juga masyarakat,” ucap Todung.

Gus Mus saat acara penyerahan Penghargaan Yap Thiam Hien 2017, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, (24/1/2018).

Gus Mus saat acara penyerahan Penghargaan Yap Thiam Hien 2017, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, (24/1/2018). (Foto: tirto.id/ Lalu Rahadian)

Todung menuturkan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan sosok seperti Gus Mus di tengah menguatnya paham radikalisme dan sektarianisme. Kedua paham tersebut, kata Todung, sangat mengganggu situasi masyarakat yang beragam dan majemuk.

Gus Mus dinilai tidak pernah rela keberagaman dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Kita sangat butuh sosok yang kuat konsisten dan jujur seperti Gus Mus. Beliau tidak ikhlas jika kemajemukan dicabik oleh ideologi yang anti kemajemukan,” kata Todung.

Gus Mus merupakan ulama pertama yang menerima penghargaan Yap Thiam Hien. Todung mengatakan, terpilihnya Gus Mus juga mempertimbangkan konteks politik Indonesia kekinian. Kondisi di mana agama kerap dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan.

“Ini memang pertama kali ulama menerima Yap Thiam Hien award. Ia tak suka melihat agama dipolitisasi, dijadikan alat politik,” tuturnya.

Todung menilai Gus Mus berani menolak politisasi agama saat Pilkada 2017 DKI Jakarta. Menurut dia, suara Gus Mus kala itu patut dihargai karena politisasi agama di pemilu atau pilkada merupakan kemunduran demokrasi Indonesia.

“Dalam keadaan di mana keberagaman terancam, politisasi agama dan fundamentalisme menjalar ke seluruh negeri, kehadiran Gus Mus adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang toleran, memberi tempat, karenanya Gus Mus sangat pantas menerima Yap Thiam Hien Human Rights Award,” katanya.

Todung menambahkan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan menguatnya fundamentalisme agama telah membelah masyarakat dan memicu maraknya intoleransi.

“Padahal mayoritas belum tentu benar meski dia berkuasa. Angka bukan segalanya dalam demokrasi,” kata dia.

Yap Thiam Hien award merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Nama penghargaan ini diambil dari nama pengacara dan pejuang HAM, Yap Thiam Hien.

Proses penentuan peraih Yap Thiam Hien Award 2017 diawali dengan mengumpulkan kandidat yang dihimpun dari jaringan/komunitas dan masyarakat luas sejak Mei 2017.

Terpilihnya Gus Mus sebagai peraih anugerah HAM Yap Thiam Hien 2017 telah diumumkan sejak Desember lalu. Namun, pemberian penghargaan secara resmi baru dilaksanakan pada Januari 2018.

Ada 5 orang dewan juri Yap Thiam Hien Award pada tahun ini. Mereka adalah Makarim Wibisono (diplomat senior), Siti Musdah Mulia (Ketua Umum ICRP), Yoseph Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Zumrotin K Susilo (aktivis perempuan dan anak), serta Todung Mulya Lubis.

Dalam acara penganugerahan tersebut hadir Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Komisioner Komnas HAM Beka Hapsara dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta.

KOMPAS

Loading...