Ekonomi dan Bisnis

Ombudsman Minta Pemerintah Jujur Soal Pasokan Beras Nasional

Pekerja mengangkut beras di gudang beras Bulog, Jl Gedebage, Kota Bandung. (Foto: Republika)

Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk tidak terus menerus membuat opini bahwa pasokan beras mengalami surplus.

Ombudsman mengaku telah melakukan pemantauan khusus ke pasar-pasar terkait stok dan kenaikan harga beras. Dan dari pantauan tersebut, pihaknya menemukan bahwa pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata.

“Kami menyarankan pemerintah hentikan kegiatan membuat opini soal beras surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan,” kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Alamsyah mengatakan, selama ini ada penyampaian informasi stok beras yang tak akurat kepada publik.

Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Baca Juga:  Harga Beras di DKI Melonjak, Sandiaga Minta Pedagang Tak Menahan Penjualan Beras

Pada kenyataannya, harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 lalu. Kementerian Perdagangan pun sudah memutuskan akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam untuk mengatasi kenaikan harga dan menghindari kelangkaan beras.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dan Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam jumpa pers terkait kenaikan harga dan impor beras di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018). (Foto: Kompas/Ihsanuddin)

Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, Ombudsman khawatir pengambilan keputusan berpotensi keliru.

Baca Juga:  Anjloknya Rupiah Dinilai Akibat Kurang Percayanya Rakyat pada Pemerintah

“Ini akan jadi distrust di kemudian hari. Bayangkan masa harga naik, tapi pemerintah bilang surplus,” kata Alamsyah.

Temuan ombudsman bahwa stok beras pas-pasan dan tidak merata berdasarkan pantauan langsung di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018.

Ombudsman menemukan ada 6 provinsi yang pasokan berasnya menurun dan mengalami kenaikan harga diatas harga eceran tetap (HET), yakni Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua.

Lalu, ada 7 provinsi yang pasokan berasnya menurun, namun kenaikan harga masih dibawah HET.

Baca Juga:  Jokowi Kritik Balik Para Pemrotes Kenaikan Harga BBM

Ketujuh provinsi ini yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Di 9 Provinsi lainnya, pasokan beras lancar namun harga sudah merangkak naik, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara di 8 provinsi, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.