Ekonomi dan Bisnis

Anies Yakin HGB Reklamasi Era Djarot Terbit Tak Sesuai Prosedur

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait permohonan pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau reklamasi di utara Jakarta.

Anies meyakini ada kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat HGB Pulau hasil reklamasi tersebut.

Diketahui, penebitan HGB keluar pada Agustus 2017 lalu.

“Saya yakin ada kesalahan prosedur saat itu,” kata Anies kepada awak media di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/1).

Anies pun mengaku, telah memeriksa berbagai dokumen bahkan mengkaji soal reklamasi ini selama hampir satu tahun lebih.

Atas dugaan itu, dia pun akan mulai menjalankan prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan sejak dulu saat pengajuan pembangunan pulau buatan ini dilayangkan Pemprov DKI sebelum dia memimpin.

Baca Juga:  10 Ribu Lebih Pemilik Kendaraan Mewah di Jakarta Menunggak Pajak

Salah satunya dengan mengirim surat permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam surat itu, Anies meminta sang menteri untuk membatalkan dan atau tidak menerbitkan sertifikat HGB tiga pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D, dan G.

“Kami akan lakukan semuanya sesuai prosedur, sekarang kami minta HGB dicabut, satu-satu prosedur yang kami jalankan,” kata Anies.

Saat ditanya mengapa tak langsung mencabut peraturan gubernur soal reklamasi, Anies justru tertawa. Sebab menurutnya langkah tersebut bukanlah prosedur yang tepat yang akan dia lakukan.

Baca Juga:  Dinas Pariwisata DKI Fasilitasi Ratna Sarumpaet ke Chile atas PerintahAnies

“Saya akan lakukan sesuai prosedur. Melangkah satu-satu, semuanya diproses satu-satu,” kata mantan menteri pendidikan tersebut.

Serupa dengan pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sebelumnya, Anies pun menyatakan siap menanggung segala bentuk konsekuensi yang akan diterima Pemprov jika pembatalan sertifikat HGB Pulau D atas nama PT Kapuk Naga Indah.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan bahwa Pemprov DKI siap dengan konsekuensi, termasuk mengembalikan BPHTB sebesar Rp483 Miliar yang telah dibayarkan PT KNI sebelum HGB terbit.

Sementara itu, kemarin usai membenarkan mengenai pengiriman surat tersebut, Anies enggan memberikan komentar lebih lanjut.

Baca Juga:  Anies ke Komjen Buwas: Emang Negara Diurus Pakai Obrolan begitu? Pak Buwas Ngerti lah Cara Urus Negara yang Benar

“Saya enggak mau komentar, itu urusan antara DKI dan pengembang, saya kan berkirim surat ke BPN. Jadi ini urusannya antara saya dan BPN,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/1).

“Itu nanti. Saya enggak mau komentar apapun soal reklamasi. Yang penting saya kerjakan semuanya, saya jelaskan kalau sudah ada hasil,” imbuhnya.