Ekonomi dan Bisnis

Selain Soal Penenggelaman Kapal, Luhut Juga Minta Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan Cantrang

Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (Foto: Dok KKP)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut dihadiri para menteri dari sektor perhubungan, pariwisata, energi, serta kelautan dan perikanan, Senin (8/1).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan penenggelaman kapal.

“(Menteri Susi) Sudah diberitahu, tidak ada penenggelaman kapal lagi,” kata Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (8/1).

Terkait nasib kapal asing pencuri ikan yang ditangkap, Luhut akan menjadikan kapal sitaan tersebut sebagai aset negara, “Kami tidak ingin kapal terdampar begitu saja,” kata dia.

Baca: Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Tahun Ini

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa ada instruksi agar Menteri Susi tak lagi melarang penggunaan cantrang. Menurutnya, perintah itu datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun detail dari perubahan aturan tersebut akan diserahkan kepada Menteri Susi.

“Saya bilang, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai respon Susi mengenai penghentian penenggelaman, Luhut tidak menjelaskan secara gamblang respon tersebut. Dirinya hanya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan perintah secara langsung. “Tidak ada respon, itu perintah,” kata dia.

Luhut menyatakan, saat ini pemerintah akan memfokuskan kebijakan ke arah peningkatan produksi dan kapasitas ekspor. Pemerintah juga akan mengundang investor asing di sektor ini, dengan tiga syarat.

Syarat pertama, investor harus membawa teknologi ramah lingkungan. Kedua diperbolehkannya tenaga kerja asing selama 3 hingga 4 tahun. Sedangkan ketiga adalah investasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.

“Yang kedua itu karena tenaga kerja kita 50% (lulusan) Sekolah Dasar (SD). Jadi silahkan saja (tenaga kerja asing) selama 3 atau 4 tahun asal tenaga kerja kita dididik,” tuturnya.

Loading...