DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

MA Batalkan Pergub Larangan Motor di Medan Merdeka Barat-Thamrin yang Diteken Ahok

Jl Medan Merdeka Barat - Thamrin

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan peraturan gubernur (pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Pergub tersebut mengatur soal pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Kedua pergub tersebut diteken Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dengan terbitnya putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus membebaskan kembali sepeda motor melintasi di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca Juga:  Tidak Lama Anies Pergi, PKL Kembali Gelar Dagangan di Trotoar Tanah Abang

Namun MA belum menyerahkan salinan putusan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, penyerahan salinan putusan memerlukan banyak waktu.

Berdasarkan salinan putusan yang tertera di laman resmi www.mahkamahagung.go.id, MA mengabulkan permohonan yang diajukan dua orang warga, yakni Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, untuk membatalkan kedua pergub tersebut.

Baca juga: Anies Sambut Gembira Pergub Larangan Motor di Medan Merdeka Barat-Thamrin Dibatalkan MA

Baca Juga:  Masih Soal Program Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Kami tidak Bangun Rumah, Tapi Menalangi

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai hakim Irfan Fachruddin menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“(Pergub tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian penggalan isi putusan tersebut.

Baca Juga:  Investasi Aman dan Mudah di Koinworks

Adapun pasal yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu berisi tentang pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat mulai pukul 06.00-23.00.