Ekonomi dan Bisnis

Rame-rame Memprotes Diperbolehkannya Nikah Antar-karyawan 1 kantor

Ilustrasi: karyawan kantor

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

Apa kata para pengusaha terkait keputusan itu?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, pernikahan antar-karyawan dalam 1 kantor sering dianggap menjadi pengganggu kinerja pegawai karena rawan konflik. Atas dasar itulah banyak perusahaan memberikan pilihan salah satu pegawai mengundurkan diri atau berpindah unit.

“Kalau begini kan rawan konflik,” ujar Hariyadi kepada detikFinance, Kamis (14/12/2017).

Bila terjadi konflik, tentu dampaknya pada perusahaan. Apalagi jika pasangan tersebut memiliki jabatan yang sangat strategis di perusahaan.

“Jadi aturannya enggak bisa kayak gitu,” tegas Hariyadi.

Menurut Hariyadi, putusan MK tidak mempertimbangkan seluruh faktor. Dalam hal ini tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, namun juga harus dampak ke depannya.

Baca Juga:  DPRD DKI F Nasdem Minta Program OK OCE Dihapus Atau Ditangguhkan Dulu, Ini Alasannya

“Kalau begini kan pasti reaksi negatif buat dunia usaha,” jelasnya.

Menurut Hariyadi, aturan tersebut diperlukan untuk menjaga profesionalisme pegawai di perusahaan.

“Coba saja, Bupati boleh enggak istrinya jadi wakil? Presiden boleh enggak? Ya ada aturan ada tujuannya,” tegas Hariyadi.

Hal ini dianggap bisa memberikan dampak negatif kepada perusahaan di dalam negeri. Hariyadi menilai, dengan adanya aturan tersebut maka dalam waktu yang akan datang, bisa banyak sekali hal serupa diputuskan.

“Ini akan semakin berat ke depan. Orang akan semakin berhati-hati, lebih ketat lagi. Karena nanti bisa saja semua yang sifatnya seperti ini disetujui,” paparnya.

Secara umum, maka dikhawatirkan bisa mengganggu perekonomian nasional. “Reaksi banyak perusahaan negatif dengan aturan ini, efeknya akan panjang,” pungkasnya.

Diperbolehkan asal tidak berada dalam satu unit

Lain halnya dengan aturan yang ada di PT Bank CIMB Niaga Tbk. Di perusahaan ini diperbolehkan pernikahan antar-pegawai dalam satu kantor. Asalkan keduanya tidak berada di satu unit.

Baca Juga:  Pergub Larangan Motor Dicabut, DPRD DKI: Jalan Thamrin Jelas Akan Semrawut

Hal itu disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia PT Bank CIMB Niaga Tbk Hedy Lapian kepada detikFinance, Kamis (14/12/2017).

Hedy mengakui, pernikahan antar-karyawan dalam satu kantor memang bisa menimbulkan konsekuensi besar. Maka dari itu harus bisa dipastikan kepada karyawan tersebut, keputusan untuk berada dalam satu kantor tidak akan mengganggu kinerja ke depannya.

“Pernikahan rekan sekantor memang diperbolehkan (di CIMB Niaga) asal pekerjaannya tidak menimbulkan conflict of interest,” jelasnya.

Perusahaan juga meminta agar pegawai berada di unit yang berbeda, sebagai upaya meminimalisir risiko. “Misal antara bawahan dan atasan di 1 unit akan di minta salah 1 untuk pindah ke unit lainnya,” kata Hedy.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Sri Mulyani Terharu Pelaporan Harta "Tax Amnesty" Tembus Rp 3.500 Triliun

Permohonan tersebut diajukan delapan pegawai, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Baca selengkapnya: MK Hapus Aturan yang Larang Pegawai Nikah dengan Teman Sekantor