Kriminal

MUI: Korupsi Pengadaan Al-Quran Tidak Termasuk Penodaan Agama

mui
Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah bersama Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dan Ketua Bidang Infokom MUI Masduki Baidowi saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penghinaan Ketua Umum MUI di persidangan Ahok di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Jurnalindonesia.id – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Iksan Abdullah menilai, ‚Äékasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran tidak bisa disebut sebagai penodaan agama, atau disamakan dengan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal tersebut Iksan utarakan untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum Ahok. Tommy Sihotang, yang mengatakan bahwa mestinya yang didemo adalah yang melakukan korupsi pengadaan Al Quran. Sebab, menurut Tommy, korupsi pengadaan Al Quran merupakan suatu bentuk penistaan terhadap agama.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dan Lab di Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Anggaran 2011-2012 dengan tersangka Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Fahd El Fouz. Fahd telah resmi ditahan KPK sejak Jumat (28/4/2017) sore.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Iksan Abdullah tetap meyakini bahwa korupsi yang melibatkan Fahd ini tidak termasuk dalam bentuk penodaan atau penistaan agama.

“Masih perlu kami kaji, tapi yang jelas kan ini korupsinya pengadaan Al-Quran. Bukan mengurangi ayat Al-Quran,” ujar Iksan, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Iksan menjelaskan karena kasus tersebut adalah korupsi mengenai proyek pengadaan Al-Quran maka itu sudah masuk ranah hukum dan jelas ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun apabila korupsinya adalah mengurangi ayat Al-quran seperti ayatnya dihilangkan satu, itu jelas masuk kategori penodaan agama.

“Ini kan sudah penyidikan, arahnya jelas bahwa yang dikorupsi itu pengadaan Al-Quran. Tapi kalau yang dikorupsi itu ayat yang jumlahnya dihilangkan, jelas itu penodaan dan umat harus bereaksi atas hal itu,” kata Iksan.

Sebelumnya, kuasa hukum Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama, Tommy Sihotang, mengatakan bahwa kasus yang menjerat Fahd inilah yang dapat dikatakan sebagai penodaan agama. Berbeda dengan kasus dugaan penodaan agama yang menjerat kliennya, Ahok.

“Salah satu ketua Golkar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Al Quran, ini mestinya didemo 5 juta orang. Kemudian adanya hak angket terhadap KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi), ada pasal obstruction of justice dalam menghalangi penyidikan, itu juga mesti didemo,” kata Tommy dalam diskusi yang diselenggarakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Menurut Tommy, kasus Ahok menjadi menarik sebab ada unsur politik di dalamnya. Mestinya kasus yang menjerat Ahok tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kasus Ahok menjadi tidak biasa karena ada politik. JPU seharusnya dapat menuntut bebas, karena saksi fakta yang dihadirkan ke pengadilan tidak ada yang mendengar maupun melihat langsung (saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu),” kata Tommy.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ahok dihukum satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun.

Jaksa menilai, Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penghinaan terhadap Suatu atau Beberapa Golongan Tertentu.

Dakwaan terhadap Ahok dalam kasus ini berkaitan dengan pengutipan surat Al Maidah ayat 51 saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.