Ekonomi dan Bisnis

Google Akhirnya ‘Takluk’ dan Bersedia Bayar Pajak ke Pemerintah RI

Jurnalindonesia.id – Januari 2017, akhirnya Google bersedia untuk penuhi panggilan pemerintah dalam rangka menyocokkan data perhitungan pajak dari kedua belah pihak. Meski demikian, baik Ditjen Pajak ataupun Google masih enggan berkomentar soal pertemuan tersebut.

Hingga pada 3 Maret 2017, Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta, Muhammad Haniv mengumumkan bahwa Google telah bersedia membayar pajak kepada pemerintah RI. Pembayaran akan dilakukan dalam sebulan ke depan.

Perusahaan asal Amerika Serikat itu bersedia membayar pajak sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh pemerintah.

Perjalanan hingga akhirnya Google ‘takluk’ pada pemerintah soal perpajakan ini bukanlah perjalanan pendek.

Awalnya Google membangkang untuk membayar pajak. Google sempat mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) dari Ditjen Pajak beberapa bulan lalu.

Muhammad Haniv sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta, mengatakan, atas tindakan tersebut, Google terindikasi melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi bukti awal pemeriksaan (Buper) bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan investigasi.

“Sebulan lalu mereka ingin coba lakukan action dengan melakukan pemulangan surat perintah pemeriksaan, artinya mereka menolak untuk diperiksa,” kata Haniv di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/9).

Selain menolak diperiksa, lanjutnya, Google juga menolak penetapan status Badan Usaha Tetap (BUT). Padahal Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga, dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 2011.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu mengancam bakal membawa kasus pajak Google ke pertemuan internasional. Jika diperlukan, akan dibentuk forum khusus untuk menyatukan persepsi mengenai pajak perusahaan over the top (OTT).

“Saya lihat saja di negara-negara lain kompleksitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini, akan kita sikapi. Dan kalau kita merasa perlu ada forum internasional untuk menteri keuangan-menteri keuangan bisa sepakat sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri, ya kita akan bawa,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9).

Apabila, Google tak kunjung bertindak kooperatif maka pemerintah akan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, Kemenkeu bakal membawa Google ke peradilan pajak.

“Ditjen pajak akan menggunakan pasal yang ada, kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak,” imbuhnya.

Kasus ini sontak menjadi perhatian berbagai kalangan. Mulai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pengusaha e-commerce, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah harus terus mengejar pajak Google karena mereka melakukan aktivitas di Indonesia. Menurutnya, sangat tidak adil kalau selama ini Google tidak bayar pajak sedangkan WNI diwajibkan bayar pajak.

“Sangat tidak adil, kita WNI diwajibkan bayar pajak. Mereka yang di luar cari duit di kampung kita masa engga bayar pajak. Sangat merugikan dan itu diskriminasi, itu melanggar UU,” ujarnya di Menara Bidakara, Kamis (6/10).

Tercatat, nilai pasar iklan di Indonesia mencapai Rp 11 triliun pada 2015. Dari nilai tersebut, diperkirakan dana yang masuk ke perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS) mencapai Rp 5,5 triliun.

“Kita tahu dari prediksi saja. Nilai pasar iklannya kan Rp 11 triliun, setengahnya masuk ke Google,” kata Haniv di Jakarta, Kamis (13/10).

Sebagai analisa, penerimaan Google mencapai Rp 5,5 triliun dam keuntungannya 30 persen jadi profit Google tahun lalu mencapai Rp 1,65 triliun.

Kemudian, Google termasuk badan usaha tetap (BUT) yang dikenakan pajak badan usaha sebesar 25 persen. Jadi, tunggakan pajak Google diperkirakan mencapai Rp 412,5 miliar.

“Dari keuntungannya, diambil pajaknya 25 persen. Jadi lima kali tak lapor dikalikan lima saja Rp 2,06 triliun,” imbuhnya.

Bahkan, untuk merayu agar Google bersedia membayar pajak, Ditjen Pajak menawarkan adanya kebijakan tax settlement, di mana pajak yang harus dibayar Google, bukan nilai dari keseluruhan pajak tertunggak.

“Kalau kita full investigation, angkanya Rp 5,5 triliun, itu berasal dari prediksi pajak Rp 1 triliun dan denda Rp 4 triliun karena denda 400 persen. Akan tetapi, kalau tax settlement, kita lupakan jumlah dari sanksi,” kata Haniv.

Namun, jika sampai akhir tahun ini perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat (AS) ini tidak membayar pajaknya ke pemerintah, maka Ditjen Pajak akan melakukan full investigation.

Di mana Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan penuh terhadap laporan keuangan dengan risiko pajak beserta denda yang dibayarkan akan lebih banyak.

Sayangnya, perusahaan teknologi ini nampaknya masih belum memberikan respon yang baik dari langkah-langkah yang diberikan pemerintah. Penawaran tersebut masih belum memberikan pencerahan dalam menyelesaikan masalah, karena nilai tax settlement yang diajukan Google terlalu kecil.

Untuk itu, jika tax settlement belum menemukan titik cerah dan Google masih belum memberikan pembukuannya hingga akhir tahun, maka pemerintah akan melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Google. Bahkan, pemerintah tidak akan lagi menawarkan Tax Settlement ke Google di tahun 2017.

Akhirnya pada Januari 2017, Google bersedia untuk memenuhi panggilan pemerintah guna menyocokkan data perhitungan pajak dari kedua belah pihak. Dan pada 3 Maret 2017, Google menyatakan bersedia membayar pajak kepada negara sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh pemerintah. Pembayaran akan dilakukan dalam sebulan ke depan.

“Penyelesaian tentang google sudah hampir mencapai titik temu, karena kan google investasi di Indonesia. Kita saling memahami lah apalagi Google juga penting untuk memajukan ekonomi bangsa,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta Muhammad Haniv di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3).

Meski demikian, Haniv menjelaskan, pihaknya belum dapat menyebutkan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh Google, termasuk soal tunggakan yang akan dibayarkan.

“Semuanya satu paket, selesailah yang penting. Kamu lihat, Google mau bayar pajak saja sudah bagus. Di negara lain masih berdebat, di kita sudah begini tuh bagus. Kita kurang dari enam bulan operasi kita sudah mau bayar Google, bagus itu,” ucapnya.