Ekonomi dan Bisnis

Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Bentuknya Rusun, Bukan Rumah

Rumah susun (rusun)
Rumah susun (rusun)

Jurnalindonesia.id – Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjelaskan soal program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) yang diusungnya.

Dalam situs jakartamajubersama.com yang dikelola tim pemenangan Anies-Sandi, dijabarkan, wacana yang beken dengan nama Program DP Nol Rupiah itu menggunakan skema: masyarakat mengajukan permohonan program dengan syarat menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan.

Jika dikalkulasikan, tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan dikalikan 6 bulan, hasilnya hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.

Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta.

Jika tidak melewati program ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).

Baca Juga:  Sesumbar OK OCE Soal "Pergub Sakti" yang Mudahkan Usaha dan Mundurnya Para Peserta karena Kendala Perizinan

Baca: Program Rumah DP Nol Rupiah: Nabung Dulu Rp 2,3 Juta Selama 6 Bulan

Berbentuk Rusun, bukan Rumah

Dalam situs jakartamajubersama.com tersebut juga dijelaskan bahwa unit hunian yang dibangun nantinya berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak atau rumah di atas tanah.

“Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta,” demikian tertulis di situs jakartamajubersama.com.

Di situ juga dijelaskan, mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. Hal ini mengacu pengertian bahwa rumah adalah hunian yang bisa berbentuk rumah tapak atau pun rumah susun.

“Penggunaan istilah “rumah” merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal,” demikian tertulis.

Baca Juga:  Arcandra Dilaporkan ke KPK Terkait Kontrak Pertamina

Meski demikian, fokus program ini adalah hunian vertikal alias rusun, karena mempertimbangkan ketersediaan dan harga tanah di ibu kota.

Lokasi

Di mana lokasinya? Pertanyaan ini yang paling banyak dilontarkan masyarakat terkait program tersebut.

Lewat situs jakartamajubersama.com disebutkan bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta memanfaatkan aset milik pemerintah yang selama ini tak digunakan alias menganggur.

Inilah kriteria lokasi yang akan digunakan paslon nomor 3 ini untuk membangun rumah rakyat sebagaimana tertulis dalam situs pemenangan tersebut:

1. Berada di wilayah DKI Jakarta.

2. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.

Baca Juga:  Abdul Rozak atau Abu Uwais, Tersangka Rush Money Pamerkan Uang SPP Siswa di Akun Faceboknya

3. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.

4. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).

Baca juga: Tim Anies-Sandi: Pemda DKI yang Tanggung DP Rumah