Ekonomi dan Bisnis

Jokowi Tegaskan akan Ambil Sikap Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengambil sikap soal polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia yang tengah terjadi saat ini.

“Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Saat ini proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

“Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Baca: Jonan: Tantang Balik Freeport, Jonan: Mau Berbisnis atau Berperkara?

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

Baca Juga:  Ke Maluku, Jokowi Tinjau Proyek PLTU yang Mangkrak Bertahun-tahun

“Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis,” ujar Jokowi.

“Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK).

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Baca Juga:  Fadli Zon Sebut Proyek Tol Pekanbaru Mangkrak, Ini Fakta Sebenarnya

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

(Baca: Gubernur Papua Dukung Pemerintah Indonesia Kuasai Saham Freeport)

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Baca Juga:  Jokowi Minta Aturan Pekerja Asing Bisa Bahasa Indonesia Dihapus

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.