Kriminal

Fahira Idris Desak Aparat Tindak Tegas Iwan Bopeng

Fahira Idris
Anggota DPD RI, Fahira Idris, Fahira Idris. (Foto: istimewa)

Jurnalindonesia.id – Video Iwan Bopeng sedang berdebat dengan petugas TPS 27 Matraman, Jakarta Timur, menyebar viral di media sosial. Anggot DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengecam aksi premanisme dan intimidasi terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Peristiwa tersebut terjadi pada saat Pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Iwan Bopeng tengah berdebat dengan petugas di TPS 27, Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jaktim, 15 Februari kemarin. Iwan terlihat marah-marah kepada petugas TPS, kemudian Iwan mengucapkan, “itu anak kecil tadi itu siapa itu hey. Tentara di sini gue potong apalagi elu.”

Nah gara-gara kata-kata keras itu Iwan kemudian menuai banyak protes dan kecaman di media sosial. Tak sedikit yang mengupload video ‘tantangan’ di Youtube. Karena reaksi yang keras ini Iwan pun kemudian mengunggah video permintaan maafnya. Permintaan maaf Iwan ini juga viral di media sosial.

Fahira menekankan baik KPU, Bawaslu dan Kepolisian agar tegas kepada pihak-pihak yang menganggu ketertiban di TPS dan melindungi KPPS dalam menjalankan tugasnya sehingga pada putaran kedua Pilkada, tekanan dan intimidasi terhadap KPPS tidak terjadi lagi.

“Saya mengecam terjadinya aksi premanisme untuk menekan dan mengitimidasi Petugas KPPS yang disebar oknum tertentu saat pemungutan suara kemarin. Penyelenggara Pilkada dan kepolisian harus segera mengusut kejadian ini karena masuk dalam kategori pelanggaran pilkada dan agar pada putaran tidak lagi terjadi aksi-aksi seperti ini,” ujar Fahira Idris, dalam siaran pers, Senin (20/2/2017).

Menurut Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini, tanggung jawab menjadi petugas KPPS sangatlah berat. Oleh karena itu kenyamanan dan keamanan mereka baik saat TPS maupun di luar TPS harus dijamin.

“Jika tidak ada konsekuensi hukum bagi gerombolan yang melakukan aksi premanisme di TPS pada pemungutan suara kemarin, pemungutan suara putaran kedua bisa kacau, karena tindakan intimidasi kepada KPPS pasti terulang lagi,” katanya.

“Tugas KPPS itu berat. Honor tidak seberapa, tetapi jika melakukan kesalahan sedikit saja, ada ancaman pidananya. Jadi mereka harus dihargai karena sudah mau mengorban waktu, tenaga, dan pikirannya. Mereka harus dilindungi agar benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nanti, putaran kedua peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi. KPU, Bawaslu dan Polisi harus pastikan itu,” sambung Fahira.

Aksi premanisme, intimidasi, dan tekanan kepada Petugas KPPS adalah bentuk pelanggaran pilkada karena sudah menganggu proses dan tahapan pilkada sehingga pihak kepolisian sudah bisa segera mengusut pelakunya.

“Bukti-bukti sudah terpampang nyata. Tinggal keseriusan pihak kepolisian saja menindaklanjuti pelanggaran ini. Jika kemarin polisi cepat menindak pelaku penghadangan kampanye bahkan sudah divonis pengadilan, saya berharap kasus intimidasi, ancaman, dan aksi premanisme terhadap Petugas KPPS juga cepat direspon dan tindaklanjuti,” pungkas Fahira.

 

DETIKCOM

Loading...