Politik

ACTA Laporkan Ahok ke Bawaslu DKI Soal Pidato di Balai Kota

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). (Foto: Jabbar Ramdhani/detikcom)

Jurnalindonesia.id – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bawaslu DKI Jakarta. Laoran tersebut terkait pernyataan Ahok dalam acara serah terima nota pengantar tugas dari Plt Gubernur Soni Sumarsono di Balai Kota, Sabtu (11/2) lalu.

“Kami melaporkan saudara Basuki Tjahaja Purnama terkait pernyataannya saat acara serah terima jabatan dari Pak Soni Sumarsono tanggal 11 Februari 2017 di Balai Kota yang mengucapkan kalimat ‘memilih berdasarkan agama melanggar konstitusi’,” kata salah satu anggota ACTA, Krist Ibnu di kantor Bawaslu DKI, Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Krist menilai, pernyataan Ahok tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Materinya tentang yang disampaikan oleh Pak Ahok, memilih berdasarkan agama melanggar konstitusi.Padahal pasal 28e UUD ’45 menyatakan bebas orang memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan tidak dilarang. Sehingga itu bertentangan. Malah melarang memilih itu bertentangan dengan konstitusi, menurut kami,” ujarnya.

Selain itu, hal lain yang menjadi laporan ACTA adalah terkait tempat. Ahok membuat pernyataan tersebut di Balai Kota. Krist menjelaskan, Balai Kota merupakan aset pemerintah yang mana tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat berkampanye.

“Satu dia kampanye. Dua menggunakan Balai Kota, aset negara sebagai kampanye. Kalau tempat kampanye kan tidak boleh di aset negara. Di luar, di pemukiman kek, di mana kek,” ujarnya.

Krist datang ke Bawaslu untuk dimintai keterangan atas laporan yang telah dibuatnya. Pada kesempatan ini, Krist mengaku mendapatkan 12 buah pertanyaan. Selain itu, dia juga dimintai bukti.

“Bukti juga diminta. Kami menyampaikan bukti dari media online, tadi juga diminta video. Kami sudah sampaikan juga,” ujarnya.

Krist berharap Bawaslu DKI menindaklanjuti laporan tersebut. Dia ingin Ahok juga dipanggil untuk diperiksa dan dapat disidang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bila terbukti salah.

“Jadi kami melaporkan dua hal tersebut ke Bawaslu yang mudahan dapat ditindaklanjuti. Sehingga kami harapkan Pak Ahok bisa dimintai laporan juga dan kalau melakukan pelanggaran dapat disidang oleh Gakkumdu secepatnya,” ucap Krist.

“Jangan setiap laporan-laporan ditolak, nanti lama-lama Bawaslu juga kami laporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), seperti yang sudah-sudah,” pungkasnya.